AS Tuding Presiden Nicolas Manduro Akan Lakukan Kecurangan Pada Pemilu Desember Mendatang

Pihak berwenang Venezuela telah mengumumkan pemilihan parlemen pada 6 Desember mendatang.

Mahkamah Agung yang dikontrol rezim Manduro telah menunjuk direktur badan pemilihan, yang memperluas dua pertiga jumlah kursi di badan legislatif, mengutip peningkatan demografis di negara yang telah menyaksikan jutaan orang melarikan diri akibat ekonomi yang hancur.

"Ini adalah demonstrasi lain bahwa dengan Maduro masih berkuasa, dan dalam posisi untuk memanipulasi pemilu dan hasilnya, tidak akan ada pemilihan yang bebas dan adil di Venezuela," kata Elliott Abrams, perwakilan khusus AS di Venezuela, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (29/7).

 "Kondisi untuk pemilihan umum yang bebas dan adil sebenarnya jauh lebih buruk hari ini daripada pada Mei 2018, ketika Maduro mengadakan pemilihan presiden yang menurut demokrasi di seluruh dunia adalah penipuan," katanya kepada wartawan.

Sejak Januari 2019, Amerika Serikat dan sekitar 60 negara lainnya telah mengakui pembicara Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden sementara, menolak pelaksanaan pemilihan.

Amerika Serikat telah menimbun banyak sanksi untuk Venezuela, termasuk berusaha memblokir ekspor minyak, pembuat uang yang penting bagi rezim.

Tetapi Maduro tetap berkuasa dengan dukungan militer Venezuela, China dan Rusia.

Upaya Norwegia untuk memediasi solusi di Venezuela berakhir dengan jalan buntu setahun yang lalu, tetapi sebuah delegasi Norwegia baru-baru ini kembali ke Caracas.

Abrams memuji inisiatif Norwegia tetapi mengatakan dia tidak optimis.

Rezim "telah berada di meja beberapa kali tetapi tidak pernah secara serius (dan) tidak pernah mau menegosiasikan pertanyaan sebenarnya, yang merupakan transisi menuju demokrasi," katanya.