Khamenei: Iran Tidak Akan Bernegosiasi Dengan AS Karena Tidak Mempercayai Trump

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat (31/7) mengatakan negaranya tidak akan bernegosiasi dengan AS. Dalam pidato yang disiarkan televisi saat menandai liburan Idul Adha, Khamenei mengatakan AS hanya akan menggunakan pembicaraan untuk tujuan propaganda.

“Amerika akan mendapat manfaat dari pembicaraan, Amerika menggunakan negosiasi dengan kami untuk propaganda seperti negosiasinya dengan Korea Utara," ujar Khamenei, seperti dikutip dari AP, Jumat (31/7). Ia merujuk pada pembicaraan antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un.

Trump secara sepihak menarik Amerika dari perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara Barat pada Mei 2018. Iran kemudian merespons dengan perlahan-lahan meninggalkan hampir setiap aspek perjanjian. Meskipun begitu, pengawas PBB masih bisa akses ke situs-situs nuklirnya.

Trump menyatakan bahwa kesepakatan itu perlu dinegosiasi ulang dan tidak membahas program rudal balistik Iran atau keterlibatannya dalam konflik regional. Sementara itu, anggota kesepakatan nuklir lainnya; Jerman, Prancis, Inggris, China, dan Rusia, berusaha mempertahankannya.

Khamenei mengatakan AS ingin Iran untuk menyerahkan program nuklirnya, fasilitas pertahanan, dan otoritas regional di meja perundingan.

Menurut Khamenei, sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS kepada Iran adalah sebuah kejahatan.

"Sanksi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan Iran, tetapi (pada kenyataannya) mereka menentang orang-orang Iran di dalam," kata Khamenei.

Sanksi itu juga membuat rakyat Iran menderita akibat jatuhnya ekonomi yang tidak terhindarkan. Rakyat Iran bahkan akan menentang sistem yang berkuasa. Kenaikan tajam harga bensin bersubsidi yang terpakda diberlakukan menyebabkan kerusuhan besar di kota-kota di Iran selama bulan November, di mana Amnesty International mengatakan lebih dari 300 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi dan pasukan keamanan.

Teheran belum merilis statistik resmi tentang skala kerusuhan itu, meskipun pada Juni pemerintah mengakui bahwa pasukan keamanan menembak dan membunuh pengunjuk rasa. Seorang anggota parlemen mengatakan 230 orang tewas dalam protes anti-pemerintah.