Perdana Menteri Irak Pastikan Pemilu Dipercepat Menjadi Juni 2021

Awalnya, pemilu Irak dijadwalkan pada Mei 2022. Protes besar dan kerusuhan yang terjadi sejak Oktober 2019 membuat pemerintah memutuskan menyegerakan pemilihan yang dijadwalkan pada 6 Juni 2021.

Demonstran di seluruh Irak turun ke jalan menuntut pembubaran sistem politik saat ini. Mereka menuduh politikus di parlemen merupakan sumber korupsi besar di Irak.

Al Kadhimi, kepala intelijen dan mantan jurnalis yang mulai menjabat pada awal Mei dan berjanji untuk memastikan bahwa pemerintah sementaranya akan menyelenggarakan pemilihan awal yang transparan.

"Saya mengumumkan bahwa 6 Juni 2021 akan menjadi tanggal pemilihan parlemen awal, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat pemilihan ini berhasil," kata Al Kadhimi dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari TN, Sabtu (1/8).

Pemilu bukan hal mudah di Irak. Setiap pemilu digelar, kekerasan dan kecurangan terjadi.

Al-Kadhemi sendiri merupakan PM yang baru dilantik Mei lalu. Dirinya menggantikan Adel Abdel Mahdi yang mundur akibat krisis politik di Irak.

Salah satu janji al-Kadhemi sebelum berkuasa di Irak adalah menggelar pemilu dini untuk memperbaiki sistem politik.

Al Kadhimi meminta agar parlemen mengirim undang-undang pemilihan kepada Presiden Barham Salih untuk disahkan. Ia juga menekankan agar masyarakat iktu berpartisipasi dalam barisan pemilih untuk mengubah panggung politik di negara itu.

"Saya mendesak kaum muda dan intelektual untuk bersiap terlibat dalam pemilihan mendatang," kata Al Kadhimi.

Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak menyambut pengumuman Al Kadhimi dan mengatakan bahwa pemilihan yang dimajukan dari jadwalnya dapat memenuhi tuntutan utama rakyat yang menuntut aksi protes di jalan, menuju stabilitas dan demokrasi yang lebih baik di Irak.

"Pemilihan umum yang dilakukan dengan kredibel, bebas, adil dan inklusif dapat menghidupkan kembali sistem politik dan membangun kepercayaan publik, memberikan suara kepada rakyat dan mewujudkan aspirasi mereka untuk perwakilan yang lebih baik," kata perwakilan PBB untuk Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dalam sebuah pernyataan.

“Adalah tanggung jawab pemerintah, parlemen, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memastikan pemilihan yang bebas, adil dan kredibel dalam lingkungan yang kondusif yang menempatkan kepentingan negara di atas semua pertimbangan lainnya,” lanjut Plasschaert.

Dalam pidatonya itu, Al Kadhimi juga membahas masalah protes anti-pemerintah baru-baru ini di mana tiga orang tewas dan puluhan terluka ketika pasukan keamanan menggunakan senapan berburu untuk melawan mereka.

"Kami berkomitmen untuk menyelidiki pembunuhan para pengunjuk rasa dan akan menahan para pelaku diadili karena menumpahkan darah Irak," tambahnya.