Protes Pemilu Di Bolivia Berujung Bentrok, Militer Dan Polisi Dikerahkan

Alhasil, pada Senin (10/8), pemerintah Bolivia mengerahkan polisi dan militer. Sementara meminta para pengunjuk rasa untuk berhenti melakukan aksi untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19.

"Penting untuk mengakhiri mobilisasi ini," ujar Menteri Kepresidenan Yerko Nunez, melansir Reuters.

"Mulai hari ini, tentara dan polisi akan memenuhi misi untuk melindungi lembaga-lembaga publik, menjaga ketersediaan oksigen, perlengkapan kesehatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan," lanjutnya.

Selama ini, Nunez menyalahkan kelompok radikal yang bersekutu dengan Gerakan Morales untuk Sosialisme (MAS). Ia mengatakan, kelompok tersebut hanya mencari kematian di antara warga Bolivia.

Para pengunjuk rasa sendiri melakukan aksi untuk menuntut pemilihan cepat atau diadakan sesuai jadwal pada 6 September 2020. Itu karena pemerintahan Presiden Sementara Jeanine Anez telah menunda kembali pemilihan menjadi 18 Oktober dengan alasan memburuknya wabah Covid-19.

Aksi unjuk rasa lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan yang menjadi basis dukungan Morales. Mereka memblokir akses ke jalan-jalan utama dengan batu dan tanah.

Pihak berwenang mencatat setidaknya ada tiga luka tembak setelah bentrokan selama pembukaan jalan di Bolivia timur, sementara kementerian kesehatan mencatat lebih dari 30 kematian karena kekurangan oksigen pada pekan lalu.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Josep Borrell telah mendesak diadakannya dialog politik untuk memastikan ketegangan yang ada tidak memperburuk wabah Covid-19 dan sistem perawatan kesehatan Bolivia yang sudah rapuh.

Ketika awal dipilih menggantikan Morales yang turun, Anez telah berjanji akan mengadakan pemilihan baru dengan cepat.

Pada tahun lalu, Morales mundur karena sengketa pemilu yang disusul dengan aksi unjuk rasa hebat yang membuat puluhan orang tewas dan gedung-gedung habis terbakar.

Saat ini, Morales diyakini berada di Argentina dan kerap mengkritik pemerintahan sementara.