Oleh karena itu, tema Pandemik dan Tantangan terhadap Upaya Bina Damai dipilih oleh Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk debat terbuka pada Rabu (12/8).
Mewakili Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, memimpin jalannya debat tersebut.
Di sana, ia juga menyampaikan pentingnya bina damai atau
sustaining peace sebagai bagian dari respons komprehensif dalam penanganan pandemik Covid-19.
"Menjadi sangat penting artinya bagi kita semua untuk mendukung negara-negara dalam situasi konflik untuk mengambil pendekatan holistik dan inklusif dalam menangani keterkaitan antara krisis kesehatan dan dampak sosial ekonominya dengan perdamaian dan keamanan," terangnya dalam konferensi pers virtual pada Kamis (13/8).
Retno menjelaskan, dukungan yang diberikan dapat berupa upaya memperkuat kapasitas lembaga di negara-negara konflik.
Di tengah kondisi ini, dunia juga harus memberikan perhatian pada akses alat kesehatan dan perawatan Covid-19 pada negara-negara berkonflik.
"Kompetisi dalam memperoleh vaksin pada saat vaksin ini betul-betul sudah ada akan lebih memperburuk situasi mereka," tambahnya.
Terkait dengan dampak keamanan dari Covid-19, Retno juga mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Guterres mengurai, meskipun pandemik menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang dapat menciptakan instabilitas, namun pad saat yang sama juga menciptakan sejumlah peluang.
Di beberapa negara konflik telah terjadi gencatan senjata dan deeskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya virus Covid-19.
Melihat situasi tersebut, Guterres mendorong agar DK PBB memberikan perhatian dalam pencegahan konflik dengan pendekatan yang integratif, inklusif, dan multidimensional.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pandemik Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga berdampak bagi perdamaian dan keamanan internasional. 
BERITA TERKAIT: