Ini adalah upaya Grenell untuk yang kedua kalinya mempertemukan dua pemimpin negara yang tengah berselisih, Presiden Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Avdulah Hoti di Gedung Putih.
Sebelumnya, pihak Kosovo membatalkan pertemuan yang telah disepakati pertama kali yaitu pada 27 Juni lalu karena berbarengan dengan proses investigasi Presiden Kosovo Hashim Thaci atas tuduhan kejahatan perang.
Grenell tidak mengungkapkan detail pertemuan itu. Baik Hoti dan Vucic lewat juru bicaranya masing-masing telah membenarkan tentang rencana dialog pada 2 September mendatang. Dialog itu juga akan membahas fokus kerja sama pada masalah ekonomi.
Komisi Eropa menyambut baik rencana pertemuan Beograd-Pristina.
"Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam dialog yang difasilitasi Uni Eropa untuk membantu Serbia dan Kosovo mencapai kesepakatan mengenai normalisasi hubungan mereka, kami menyambut baik semua inisiatif seperti itu," kata Nabila Massrali, juru bicara kebijakan keamanan luar negeri Uni Eropa, seperti dikutip dari
N1, Jumat (14/8).
"Kami juga menyambut baik dukungan AS dari dialog di bawah naungan UE," tambah Nabila.
Vucic sendiri mengakui dia tidak berharap pertemuan itu akan berjalan dengan mudah.
"Serbia tidak dalam posisi, dan itu bukan keputusan yang baik untuk menolak pembicaraan. Kami akan ambil bagian, dan diskusi akan membahas masalah ekonomi. Hoti juga telah mengkonfirmasi itu," kata Vucic kepada media setempat.
Vucic mengatakan pertemuan di Gedung Putih akan menjadi kesempatan lain bagi Kosovo untuk menampilkan dirinya sebagai negara merdeka. Baik Washington dan Brussels melihatnya seperti itu. Namun, bagi Vucic, Serbia tidak memandangnya dengan cara yang sama.
Sebelumnya, Vucic dan Hoti telah mengadakan pertemuan tête-à -tête atau empat mata di Brussel pada 16 Juli, dimediasi oleh utusan khusus Uni Eropa Miroslav LajÄák.
Serbia tak bisa bergabung dengan Uni Eropa jika belum menyelesaikan hubungannya dengan Kosovo, sebuah provinsi di Serbia yang mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri pada 2008, tetapi sampai saat ini pemerintahan Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.
Pada November 2018 Kosovo mengenakan tarif impor 100 persen untuk barang-barang Serbia. Persoalan kemudian menjadi berlarut-larut dan perpecahan semakin memanas.
Pada 6 Juni, Kosovo menghapus semua hambatan perdagangan, membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan dengan Serbia. Tapi Kosovo tetap bersikeras ingin pengakuan penuh atas kemerdekaannya oleh Serbia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.