Ketika India Bersuka Cita Sambut Hari Kemerdekaan, Warga Jammu Dan Kashmir Diisolasi

Diwartakan oleh Anadolu Agency, layanan internet seluler telah dihentikan dan penjagaan perbatasan diperketat sejak Sabtu dini hari. Sumber resmi mengatakan, layanan internet baru akan aktif beberapa hari kemudian.

Dari hasil pantauan, jalan-jalan di Jammu dan Kashmir tampak sepi karena sebagian besar warga tetap berada di dalam rumah, sementara polisi dan pasukan para militer dikerahkan secara besar-besaran.

Tahun lalu, tepatnya 5 Agustus 2019, Perdana Menteri Narendra Modi telah mencabut status khusus untuk Jammu dan Kashmir.

Dalam pidato Hari Kemerdekaan, Modi mengungkapkan tekadnya untuk menciptakan era kenormalan dan pembangunan baru di Jammu dan Kashmir.

"Latihan pembatasan sedang dilakukan di Jammu dan Kashmir. Seluruh negara berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga pemilihan dapat diadakan dan rakyat dapat memilih perwakilan mereka," ujar Modi.

Sementara itu, menurut sarjana ilmu politik di wilayah sengketa tersebut, Mohammad Muneeb, langkah "pembangunan" yang disebut oleh pemerintah India selama satu tahun terakhir nyatanya menyengsarakan warga Jammu dan Kashmir.

"Pembangunan yang mereka sebut-sebut dapat dilihat jelas oleh semua orang. Bisnis terengah-engah untuk bertahan hidup, ekonomi melemah, sekolah tutup, orang-orang kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih buruk lagi, orang-orang sekarat karena kekerasan yang tak henti-hentinya serta pandemik Covid-19," jelasnya.

Wilayah Jammu dan Kashmir merupakan daerah sengketa yang dikuasai oleh India dan Pakistan, serta sebagian kecil oleh China.

Meski sudah memiliki wilayah administratif sendiri, baik India maupun Pakistan mengakui Jammu dan Kashmir secara penuh.

Sengketa Jammu dan Kashmir bahkan membuat India dan Pakistan beberapa kali terlibat perang, yaitu pada 1948, 1965, dan 1971.

Beberapa kelompok di Kashmir yang dikelola India telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau penyatuan dengan Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut sejak 1989.