Di Luar Dugaan, Saudi Tetapkan Harga Yang Harus Dibayar Untuk Kesepakatan UEA-Israel

Pangeran Arab Saudi, Turki al-Faisal, menanggapi spekulasi AS bahwa perjanjian UEA-Israel akan mendorong negara-negara Arab lainnya untuk mengikutinya.

Ide tentang ‘efek domino’ seperti itu runtuh ketika Pangeran Turki al-Faisal menyatakan bahwa hanya Palestina yang merdeka yang akan memenuhi harganya.
 
"Setiap negara Arab yang mempertimbangkan untuk mengikuti UEA harus menuntut sebagai imbalan atas harga, dan itu harus menjadi harga yang mahal," tulis al-Faisal dalam siaran pers Saudi Asharq al-Awsat pada Jumat (21/8), seperti dikutip dari Haaretz.

Bersama dengan Oman, media AS telah menempatkan Arab Saudi sebagai salah satu kandidat yang paling mungkin untuk menandatangani perjanjian serupa, karena Saudi adalah salah satu pelanggan utama AS untuk perangkat keras militer dan keluarga kerajaan Saudi telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan keluarga Trump.

Namun, nyatanya Arab Saudi meredam spekulasi ini dengan menyebutkan harga normalisasi. Sesuatu di luar dugaan AS.

Posisi Saudi akan membantu menjaga Inisiatif Perdamaian Arab tetap hidup dan mengirim sinyal ke negara lain mengingat daya pikat ekonomi dari kesepakatan dengan Israel. Politisi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menganggap perjanjian UEA sebagai tanda berakhirnya Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002. Proposal tersebut meresmikan tuntutan dunia Arab, yang oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon disebut ‘non-starter’, dikutip dari MWN.

Inisiatif Perdamaian Arab, yang diprakarsai Arab Saudi, menawarkan normalisasi dengan Israel sebagai ganti penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Palestina dan Lebanon. Pernyataan Pangeran Turki di Asharq al-Awsat menegaskan kembali tuntutan ini dan akan mengirimkan sinyal bahwa ‘normalisasi’ sama sekali tidak normal bagi mereka yang benar-benar mendukung perjuangan Palestina.

"Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan harga untuk menyelesaikan perdamaian antara Israel dan Arab," kata Pangeran Turki. "Itu adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sebagaimana diatur oleh inisiatif almarhum Raja Abdullah."