Langkah itu dilakukan di tengah protes yang hampir setiap hari dipimpin oleh pemuda terhadap pemerintah yang dipimpin oleh mantan kepala junta militer dan seruan untuk mereformasi kerajaan, satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand.
Grup bernama 'Royalist Marketplace' dibentuk pada bulan April lalu oleh Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi dan kritikus kerajaan yang mengasingkan diri ke Jepang.
Pada Senin (24/8) malam waktu setempat, halaman grup tersebut memunculkan pesan: "Akses ke grup ini telah dibatasi di Thailand berdasarkan permintaan hukum dari Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital."
Pavin yang kini tinggal di Jepang, mengatakan Facebook telah tunduk pada tekanan pemerintah yang didominasi militer.
"Kelompok kami adalah bagian dari proses demokratisasi, ini adalah ruang untuk kebebasan berekspresi," kata Pavin kepada Reuters, seperti dikutip dari
Bangkok Post, Selasa (25/8).
"Dengan melakukan ini, Facebook bekerja sama dengan rezim otoriter untuk menghalangi demokrasi dan menumbuhkan otoriterisme di Thailand," ungkapnya.
Sementara itu pihak Facebook menolak menjawab pertanyaan tentang pemblokiran grup tersebut.
Raksasa media sosial itu telah mengatakan bahwa ketika menerima keluhan dari posting yang melanggar hukum setempat, hal itu dapat membatasi ketersediaan konten di negara tersebut.
Awal bulan ini, Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Buddhipongse Punnakanta menuduh Facebook tidak memenuhi permintaan untuk membatasi konten, termasuk penghinaan terhadap kerajaan.
Pada 10 Agustus, ia memberi waktu 15 hari kepada Facebook untuk mematuhi perintah penghapusan pengadilan atau menghadapi dakwaan berdasarkan Undang-Undang kejahatan dunia maya setempat, yang dikenakan denda hingga 200 ribu baht dan tambahan 5.000 baht per hari sampai setiap perintah diamati.
"Tenggat waktu hampir habis dan Facebook memahami konteks masyarakat Thailand, jadi mereka bekerja sama," kata juru bicara kementerian Putchapong Nodthaisong kepada Reuters.
Kementerian itu pekan lalu mengajukan keluhan kejahatan dunia maya terpisah terhadap Pavin karena telah membuat grup yang dianggap melecehkan kerajaan tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Facebook akhirnya memblokir akses ke sebuah grup yang memiliki 1 juta anggota dan kerap mengkritisi Kerajaan Thailand. Keputusan itu diambil setelah sebelumnya pemerintah mengancam akan melakukan tindakan hukum atas kegagalan Facebook untuk menghapus konten yang dianggap mencemarkan nama baik kerajaan. 
