Desak Peninjauan Ulang Rencana Pembelian Kapal Selam China, Parlemen Thailand: Atau Kami Veto!

Jika tidak ada peninjauan, anggota parlemennya yang duduk di komite DPR yang bertugas untuk memeriksa RUU anggaran untuk tahun fiskal 2021 akan memveto rencana pembelian tersebut.

Wakil juru bicara Demokrat, Akkaradet Wongpitakrote, mengatakan pada Selasa (25/8)  bahwa tujuh anggota parlemen Demokrat yang duduk di komite telah sepakat akan meminta pemerintah dan RTN untuk mencabut rencana pembelian dari agenda rapat komite yang akan diadakan besok.

"Anggota parlemen dari Partai Demokrat setuju bahwa menyelesaikan masalah ekonomi yang melanda negara itu lebih diutamakan daripada pembelian kapal selam," kata Akkaradet, seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (26/8).

"Tetapi jika angkatan laut bersikeras untuk membeli, tujuh anggota parlemen dari Partai Demokrat akan memberikan suara menentangnya," lanjutnya.

Arkadet juga mengatakan Wakil Perdana Menteri, Jurin Laksanawisit, yang merupakan pemimpin Partai Demokrat, akan menginformasikan kepada kabinet dimana posisi partai tentang masalah tersebut.

Komite DPR hari ini Rabu (26/8) akan mempertimbangkan laporan oleh berbagai sub-komite, termasuk sub-komite untuk item produk tahan lama, perusahaan negara, peralatan TIK dan dana bergulir.

Pemerintah dan angkatan laut mendapat kecaman setelah subkomite menyetujui pembelian kapal selam itu Jumat lalu.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan pada hari Selasa bahwa itu harus diserahkan kepada komite DPR untuk membuat keputusan pada pertemuan hari ini.

Perdana menteri juga bersikeras bahwa dia tidak memberikan instruksi lebih lanjut tentang masalah tersebut, menambahkan bahwa dia juga mendengarkan petinggi RTN yang menjelaskan alasan untuk membeli kapal selam tersebut.

Somjai Phagaphasvivat, seorang akademisi independen di bidang ekonomi dan ilmu politik, mengatakan bahwa meski pembelian dua kapal selam diperlukan untuk strategi pertahanan, negara saat ini harus memprioritaskan penanggulangan Covid-19 yang membutuhkan biaya besar untuk mencegah pandemik kembali dalam gelombang kedua, serta menghidupkan lagi ekonomi yang terpukul oleh krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, Somjai menyarankan agar RTN menangguhkan rencana pembeliannya karena negara tersebut membutuhkan uang untuk mengatasi krisis yang diperkirakan akan berlangsung selama empat hingga lima tahun ke depan.