Hentikan Perselisihan, Turki-Rusia-Iran Bersatu Basmi ISIS Di Suriah

Komitmen tersebut disampaikan oleh ketiga negara saat menghadiri pertemuan Komite Konstitusi di Jenewa, Swiss, pada Selasa (25/8), melansir Anadolu Agency.

Ketiganya menyatakan tekad untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan menifestasinya serta menentang agenda separatis yang bertujuan merongrong kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah.

"(Kami sepakat) melanjutkan kerja sama untuk pada akhirnya menghilangkan Daesh (ISIS) , Front Al-Nusra dan semua individu, kelompok, usaha dan entitas lain yang terkait dengan Al-Qaeda atau Daesh, serta kelompok teroris lainnya seperti yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Di dalam pernyataan tersebut, ketiga negara akan memastikan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Selain itu, mereka juga menentang penyitaan ilegal dan transfer pendapatan minyak Suriah.

"(Kami) mengutuk kesepakatan minyak ilegal antara perusahaan berlisensi AS dan entitas tidak sah sebagai bagian dari agenda separatisnya," ujar mereka mengacu pada kelompok terors YPG/PKK.

Dalam kesempatan tersebut, Ankara, Moskow, dan Teheran juga mengutuk serangan udara Israel ke Suriah yang melanggar hukum internasional dan humaniter internasional.

Mereka mengatakan, serangan tersebut dapat merusak kedaulatan serta stabilitas keamanan Suriah dan negara-negara tetangga

Setelah Jenewa, mereka juga berniat untuk menggelar pertemuan internasional lainnya di Suriah.

Konflik Suriah merupakan perang saudara yang berakhir pada krisis keamanan berkepanjangan. Setelah mengalami perang saudara pada 2011, Suriah mengalami protes pro-demokrasi.

Pada saat yang bersamaan, kelompok Kurdi YPG/PKK yang dianggap teroris oleh Turki memperluas diri di Suriah.

Konflik di Suriah semakin kompleks dengan banyaknya aktor. Turki diketahui berusaha untuk melawan YPG/PKK, sementara Rusia dan Iran mendukung rezim Bashar al-Assad. Ketiganya kerap bersitegang di Suriah hingga akhirnya lima juta warga sipil harus mengungsi.