Siap Terima Proposal Pakta Politik Baru Dari Prancis, Pemimpin Hizbullah: Tapi Dengan Syarat

Pernyataan Nasrallah merujuk pada  seruan Presiden Emmanuel Macron pada kunjungan terakhirnya di Lebanon yang mengatakan bahwa Prancis siap membuka pakta politik baru untuk menyelesaikan permasalahan di negara itu.

“Pada kunjungan terakhirnya ke Lebanon, kami mendengar seruan dari presiden Prancis untuk pakta politik baru di Lebanon, hari ini kami terbuka untuk diskusi konstruktif dalam hal ini," kata Nasrallah dalam pidatonya, seperti dikutip dari AFP, Minggu (30/8).

“Tapi kami punya satu syarat: diskusi ini harus dilakukan dengan kemauan dan persetujuan dari berbagai faksi Lebanon,” tambahnya.

Nasrallah tidak merinci perubahan seperti apa yang ingin dipertimbangkan oleh gerakannya, tetapi ia sempat mengutip kritik dari sumber resmi Prancis atas sistem politik berbasis sekte Lebanon dan ketidakmampuannya untuk memecahkan masalah Lebanon dan menanggapi kebutuhannya.

Lebanon mengakui 18 sekte agama resmi dan 128 kursi parlemennya dibagi rata antara Muslim dan Kristen, sebuah pengaturan yang unik di wilayah tersebut. Namun, pemerintah yang lahir dari sistem ini cenderung menemui jalan buntu dan gagal memenuhi tuntutan masyarakat akan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Macron adalah pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Lebanon setelah ledakan di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu, dan menurut rencana akan kembali pada hari Senin (31/8) untuk mendesak reformasi dan rekonstruksi negara yang tengah dilanda multi krisis itu.

Ledakan persediaan besar pupuk amonium nitrat yang dibiarkan selama bertahun-tahun di sebuah gudang mendorong pemerintah untuk mundur pada 10 Agustus lalu dan menghidupkan kembali gerakan protes menuntut perombakan politik Lebanon.

Konsultasi untuk menunjuk perdana menteri baru akan dimulai pada hari Senin seiring dengan kunjungan Macron.

Nasrallah mengatakan gerakannya akan kooperatif dalam pembentukan pemerintah yang mampu menjadi ujung tombak reformasi dan rekonstruksi.

Banyak orang Lebanon menyalahkan ledakan pelabuhan 4 Agustus itu pada kelas penguasa yang dipandang terperosok dalam nepotisme dan korupsi sejak perang saudara 1975-1999.

Ledakan itu menewaskan lebih dari 180 orang dan menghancurkan seluruh distrik, menghidupkan kembali gerakan protes yang muncul pada bulan Oktober tahun lalu untuk menuntut penggantian elit politik secara besar-besaran.

Pada hari Jumat (28/8) Macron berbicara tentang kendala sistem pengakuan dosa di negara yang dihuni oleh orang Kristen, Muslim Sunni dan Syiah itu.

Dia juga mengatakan kendala tersebut dikombinasikan dengan sesuatu yang secara halus dapat digambarkan sebagai kepentingan pribadi yang telah mencegah pembaruan politik dan membuat reformasi menjadi sesuatu yang hampir mustahil di negara itu.