Malaysia Berhasil Tangani Covid-19, PM Muhyiddin Yassin Berlimpah Dukungan

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Merdeka Center yang dirilis pada Rabu (2/9), Muhyiddin mendapatkan dukungan publik mencapai 69 persen untuk enam bulan pertamanya setelah menjabat pada Maret.

Mengutip CNA, sebanyak 93 persen responden juga mendukung langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, termasuk dalam mengelola ekonomi selama krisis.

Jika dibandingkan dengan jajak pendapat yang dilakukan Merdeka Center pada April atau sebulan setelah Muhyiddin menjabat, angka dukungan meningkat dengan pesat.

Pada saat itu, hanya kurang dari setengah publik Malaysia yang mendukung kepemimpinan Muhyiddin, mengingat krisis politik masih terjadi dan wabah Covid-19 di negeri Jiran berada di puncaknya.

Namun saat ini, Malaysia menunjukkan penanganan yang baik dalam mengelola virus. Di mana pemerintahan Muhyiddin berhasil memberlakukan kuncian ketat yang disebut dengan Movement Control Order (MCO).

Sejauh ini pun, Malaysia melaporkan lebih dari 9.300 kasus Covid-19. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.

Direktur Eksekutif Merdeka Center, Ibrahim Suffian mengatakan para pemilih Melayu menunjukkan preferensi yang kuat untuk pengelolaan pandemik oleh pemerintah dan kejatuhan ekonomi yang terjadi kemudian serta untuk menyatukan partai-partai politik Melayu yang berseteru lama.

"Hasil tersebut juga menunjukkan ayunan dukungan yang signifikan dari pemilih Melayu menuju koalisi politik Melayu yang bersatu," kata Ibrahim dalam sebuah pernyataan.

Malaysia didominasi oleh etnis Melayu yang menyumbang 60 persen atau 32 juta dari total populasi. Sisanya, penduduk Malaysia sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoa dan India.

Pada Maret, Muhyiddin yang memimpin partai Bersatu yang berbasis Melayu mengamankan jabatan perdana menteri setelah Mahathir Mohammad mengundurkan diri.

Naiknya Muhyiddin menjadi kontroversi karena mendapatkan dukungan dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang tercemar skandal korupsi.