Untuk Kedua Kalinya Trump Dianggap Layak Sebagai Nominasi Penerima Nobel

Ia pun mengatakan Trump layak untuk dinominasikan sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2021.

"Saya pikir dia telah melakukan lebih banyak upaya untuk menciptakan perdamaian antar negara daripada kebanyakan nominasi Penghargaan Perdamaian lainnya," kata Tybrin-Gjedde kepada Fox, seperti dikutip dari 9News, Rabu (9/9).
Israel dan UEA menyatakan akan ada perdamaian antara kedua negara bulan lalu, salah satu tandanya adalah saat Presiden Israel Reuven Rivlin mengundang pemimpin Uni Emirat Arab untuk mengunjungi Yerusalem.

Isyarat itu datang ketika UEA menjadi negara Arab ketiga yang setuju memiliki hubungan penuh dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania.

Trump pertama kali mengumumkan perkembangan besar dengan mengatakan UEA dan Israel setuju untuk menjalin hubungan diplomatik penuh sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat yang diduduki.

Saat itu, Trump mengatakan kepada wartawan di Oval Office bahwa perjanjian itu adalah 'momen yang benar-benar bersejarah'.

"Sekarang es telah pecah, saya berharap lebih banyak negara Arab dan Muslim akan mengikuti Uni Emirat Arab," katanya saat itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berusaha untuk membangun permukiman di atas tanah yang diklaim oleh Palestina dan menerima proposal Trump yang akan memungkinkannya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki sambil memberikan otonomi terbatas kepada Palestina di daerah lain.

Bagi UEA, rumah bagi Dubai yang bertabur gedung pencakar langit dan bukit pasir Abu Dhabi yang kaya minyak, hal itu semakin memoles kampanye internasionalnya untuk dilihat sebagai suar toleransi di Timur Tengah meskipun diperintah oleh penguasa otokratis.

Ini juga menempatkan UEA sebagai yang pertama dalam perlombaan pengakuan regional di antara negara-negara tetangga Teluk Arab.

Pada 2018, Trump juga menjadi salah satu yang diusulkan untuk mendapatkan nobel perdamaian atas jasanya mendamaikan Korea Utara dan Selatan. Pengajuan itu diusulkan oleh Presiden Korsel,  Moon Jae-in.
Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Boris Johnson, memberikan respon positif atas usul tersebut.