Hal yang sama disampaikan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti pada Rabu (9/9) bahwa Israel mengakui kedaulatan Kosovo kurang dari setengah jam setelah Perjanjian Gedung Putih ditandatangani pekan lalu.
“Siapa pun yang mengira perjanjian ini melanggar kedaulatan Kosovo adalah salah. Saya kira pengakuan yang datang dari Israel 22 menit setelah perjanjian ditandatangani di Gedung Putih memperkuat kedaulatan Kosovo,†kata Hoti seperti dikutip dari Exit News, Kamis (10/9).
Pekan lalu Hoti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan ekonomi Serbia dan Kosovo, termasuk klausul tentang Serbia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan Israel mengakui Kosovo. Sebelumnya pada hari Rabu, penasihat media Vucic mengatakan bahwa keputusan untuk memindahkan kedutaan Serbia tidak final, sementara Times of Israel mengutip sumber-sumber Serbia yang mengatakan bahwa Israel tidak boleh mengakui Kosovo.
Menurut Hoti, kesepakatan tersebut tetap dilaksanakan. "Itu ditandatangani di Gedung Putih dan menurut saya tidak ada kantor lain yang memiliki kredibilitas lebih besar dalam mengamankan implementasi perjanjian," tegas Hoti.
Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Dialog Beograd-Pristina dan Balkan Barat, Miroslav Lajcak, pada Rabu mengatakan bahwa dialog Beograd-Pristina telah berjalan dengan sukses maka sudh waktunya untuk ditutup dengan gembira.
Sebuah postingan di akun Twitter Lajcak mengenang bahwa 10 tahun telah berlalu sejak Sidang Umum PBB menyambut baik kesiapan UE untuk memfasilitasi dialog tersebut.
“Ini saat yang tepat untuk mengakhirinya dengan sukses,†tulis Lajcak.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Para pejabat Kosovo tidak ambil pusing dengan suara-suara yang mengatakan bahwa kesepakatan normalisasi ekonomi Serbia-Kosovo telah melanggar kedaulan. Mereka meyakini isi dari kesepakatan telah menguatkan posisi Kosovo. 
BERITA TERKAIT: