Setelah UEA Dan Bahrain, Siapa Lagi Yang Akan Menyusul Normalisasi Hubungan Dengan Israel?

Sementara, Presiden AS Donald Trump lewat tweetnya pada hari ini, Sabtu (12/9) menyebut momen ini sebagai sebuah terobosan bersejarah.

"Terobosan SEJARAH lain hari ini! Dua teman HEBAT kita Israel dan Kerajaan Bahrain menyetujui Kesepakatan Damai - negara Arab kedua yang berdamai dengan Israel dalam 30 hari!" tulis Trump.

Penyesuaian hubungan iisambut baik oleh beberapa negara Arab, tetapi yang lain menolak, bahkan menyampaikan untuk melihat momen itu dengan hati-hati.

Selama tur Timur Tengah pada akhir Agustus yang berlangsung di Israel, Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengungkapkan optimisme bahwa lebih banyak negara Arab akan mendaftar untuk normalisasi hubungan diplomatik.

Para pengamat melihat Manama dan Khartoum kemungkinan besar juga akan mengikuti jejak UEA dan Bahrain.

Kelas berat regional Arab, yaitu Arab Saudi, meski tidak mengutuk kesepakatan itu, telah menolak untuk menormalkan hubungan sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian yang diakui secara internasional dengan Palestina.

Lalu bagaimana dengan negara Arab lainnya?

Oman menyambut baik kesepakatan antara tetangganya UEA dengan Israel tetapi mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada hak-hak sah rakyat Palestina yang menginginkan sebuah negara merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya.

Negara ini juga merupakan sekutu dekat AS tetapi pada saat yang sama memiliki hubungan baik dengan Iran. Ia mempertahankan kebijakan netralitas dan selama bertahun-tahun memainkan peran mediasi dalam konflik regional. Ada beberapa kontak antara Oman dan Israel, termasuk pada 2018 ketika mendiang Sultan Qaboos menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Muscat.

Sultan Haitham, yang dilantik pada bulan Januari setelah kematian Qaboos, menghadapi peristiwa itu dengan ringan.

"Ia (Haitham) memandangnya sebagai hal yang ringan, karena kemungkinan keluhan terkait ekonomi. Tetapi dia tidak akan mengambil risiko untuk langkah kontroversial saat ini," menurut Cinzia Bianco, seorang peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

Sejauh ini, Qatar belum menanggapi pengumuman UEA yang mengejutkan di tengah kebuntuan diplomatik yang berlarut-larut dengan Abu Dhabi, Riyadh, dan Manama - yang menuduhnya mendukung gerakan Islam dan berkomplot dengan Iran, sebuah tuduhan yang dibantahnya.

Doha, yang juga dekat dengan AS, memiliki hubungan putus-sambung dengan Israel, setelah menjadi tuan rumah kantor kepentingan ekonomi Israel dari tahun 1996 hingga 2000.

Mereka juga sangat terlibat di Jalur Gaza, mengelola dan mendanai pembayaran kesejahteraan bagi rakyat Palestina di wilayah pesisir yang miskin dengan restu Israel.

“Sementara Qatar bekerja sama dengan Israel untuk mendukung perjuangan Palestina, itu tidak akan menormalkan hubungan selama proses perdamaian terhenti," kata Andreas Krieg, seorang analis dari King's College London.

Kuwait juga memilih diam. Tidak ada tanggapan soal ini.

Sementara Emirat, satu-satunya negara di Teluk, kaya dengan kehidupan politik dan parlementer yang sejati, dan terkadang memungkinkan debat publik yang meriah. Beberapa kelompok politik dan organisasi masyarakat sipil mengutuk keputusan UEA, sementara yang lain membelanya.

Tetapi formalisasi hubungan dengan Israel tidak mungkin, karena Majelis Nasional telah memanfaatkan "permusuhan terhadap Israel untuk mengklaim tempatnya sebagai suara rakyat", kata Bianco.

Sedangkan Sudan, beberapa faktor dapat mendorong negara itu untuk bergerak menuju normalisasi, tetapi negara  itu memberi tahu Pompeo selama kunjungannya bahwa Khartoum tidak dapat membangun hubungan diplomatik untuk saat ini, memupuskan harapan untuk terobosan cepat.

Sudan, yang bergulat dengan krisis ekonomi akut, berusaha untuk dikeluarkan dari daftar hitam AS sebagai negara yang dituduh menjadi sponsor terorisme.

Dan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang memimpin dewan kedaulatan transisi Sudan, bertemu dengan Netanyahu di Uganda pada bulan Februari.

Setelah pengumuman UEA, para pejabat awalnya mengeluarkan komentar yang kontradiktif.

Juru bicara kementerian luar negeri Haider Badawi menyuarakan dukungan untuk kesepakatan semacam itu, tetapi Menteri Luar Negeri Omar Gamaledinne mengatakan itu tidak pernah dibahas oleh pemerintah Sudan. Akibat pernyataannya, jubir Badawi  kemudian dipecat dari jabatannya.

Akhir bulan lalu, Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi Sudan -yang menggantikan orang kuat yang digulingkan Omar al-Bashir tahun lalu dan akan memerintah hingga pemilihan 2022- tidak memiliki ‘mandat’ untuk mengambil langkah seberat itu.

Sudan, tidak seperti negara-negara Teluk, selama beberapa dekade secara teknis berperang dengan sekutu AS, Israel. Di bawah Bashir, negara Afrika tengah itu selama bertahun-tahun mendukung pasukan Islam garis keras.