Di Balik Donald Trump Yang Selalu Disalahkan, Ada Xi Jinping Yang Berbahaya

Sebuah tulisan opini bertajuk "Why China’s Xi Jinping is the world’s most dangerous man" yang dirilis Politico pada Selasa (15/9), mengungkap alasan mengapa Xi sebagai Presiden China menjadi orang paling berbahaya di dunia.

Ditulis oleh Michael Schuman, artikel opini tersebut menyebutkan, awal pemulaan ketegangan di dunia saat ini terjadi ketika Xi menyimpang dari prinsip-prinsip kebijakan ekonomi, politik, dan luar negerinya.

Xi yang merupakan putra seorang politisi senior Partai Komunis China (PKC) telah menyuarakan janji reformasi dan pembangunan perdamaian.

Setelah Xi telah berkuasa pada 2013, China berubah. China sangat berbeda dari 1990-an atau 2000-an, ketika Barat memprediksi, setelah Beijing membuka pasar, maka akan beralih ke tataran dunia demokratis.

Namun kehadiran Xi telah menghentikan integrasi pasar. Sebagai gantinya, ia meningkatkan program-program yang dipimpin oleh negara untuk "mengusir" pesaing Barat keluar dari industri-industri mutakhir.

"Xi juga tidak mempromosikan "go global" untuk bisnis dan keuangan China seperti yang dilakukan Beijing di masa lalu," tulis Schuman.

"Dia lebih memilih kebijakan yang lebih sempit yang ditujukan untuk swasembada atau proyek yang dapat dia kendalikan dengan lebih mudah, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang membangun infrastruktur, yang sebagian besar merupakan perluasan dari sektor negara China," sambungnya.

Dalam perdagangan, Xi membuat China diuntungkan. Hal ini yang memicu perang dagang dengan AS, di mana Trump marah karena defisit perdagangan di pihaknya sangat besar. Perasaan yang sama pun dirasakan oleh Uni Eropa.

Di dalam pemerintahannya, Xi berhasil menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup dengan manghapus batasan masa jabatan dari konstitusi China.

Rezim Xi juga berhasil menodai catatan hak asasi manusia China yang sudah buruk. Di mana muncul kamp-kamp penahanan di Xinjiang untuk minoritas Uighur, menjadi salah satu pelanggaran kemanusiaan terbesar akhir-akhir ini.

"Di luar negeri, Xi mempromosikan otoritarianisme dengan lebih agresif. Upaya rezimnya yang lebih keras untuk menekan jurnalis, akademisi, dan perusahaan asing untuk menyensor kritik terhadap China," jelas Schuman.

Penerapan UU Keamanan Nasional oleh Beijing di Hong Kong merupakan bukti bagaimana Xi melanggar perjanjian China dengan Inggris.

Kehadiran China di bawah kepemimpinan Xi juga menelan peran penting Eropa dalam tatanan global. Eropa menjadi korban dari peristiwa yang ditentukan di Beijing dan Washington, terjebak di antara dua kekuatan yang membelit mereka untuk memilih satu pihak.