Lewat Surat Terbuka, Para Aktivis Desak Dewan HAM PBB Luncurkan Penyelidikan Genosida Uighur

Sejumlah kelompok aktivis HAM mendesak PBB luncurkan penyelidikan terkait upaya genosida China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang/Net

Sejumlah kelompok aktivis kemanusiaan membuat surat terbuka kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB berisi desakan untuk meluncurkan penyelidikan terkait genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Di antara kelompok-kelompok tersebut ada Uighur Human Rights Project yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch yang ikut memberikan tandatangannya.

Di dalam suratnya, para aktivis menyoroti kamp-kamp pendidikan yang diisi oleh sekitar 1 hingga 1,8 juta minoritas Uighur di Xinjiang. Di sana diyakini terjadi program indoktrinasi politik, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, tingkat penahanan penjara yang tidak proporsional, hingga pemaksaan pencegahan kelahiran.

"Langkah-langkah tersebut memenuhi ambang batas tindakan genosida di bawah Konvensi Genosida, yang melarang 'pemaksaan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran' di antara kelompok etnis atau agama," sambung surat tersebut, seperti yang dikutip Reuters pada Selasa (15/9).

Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis. Sementara pembuktian genosida lebih sulit untuk dibuktikan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Luar Negeri China terkait dengan surat tersebut.

Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet pada Senin (14/9) mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan kemungkinan kunjungan ke Xinjiang dengan otoritas China untuk melihat perlakuan terhadap etnis Uighur.

Meski begitu, Bachelet sendiri dianggap tidak menyuarakan isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dalam pidatonya di Dewan HAM PBB yang membuat para aktivis kecewa.

"Pernyataan Bachelet tentang China tidak mengatakan apa-apa tentang substansi, tidak ada kabar tentang kerugian kemanusiaan dari pelanggaran HAM China, termasuk terhadap orang Uighur dan Hong Kong," ujar Sarah Brooks dari Layanan Internasional untuk HAM.

“Sebaliknya, pernyataan tersebut berbicara banyak tentang posisi lemah kantor hak asasi manusia vis-a-vis China,” katanya.

Pada Senin, AS telah mengumumkan larangan impor terhadap produk dari lima entitas tertentu yang diduga terkait dengan aktivitas kerja paksa yang dilakukan oleh China terhadap Uighur.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Dua Kemungkinan Resolusi Konflik Untuk Afghanistan
Dunia

Dua Kemungkinan Resolusi Kon..

19 Oktober 2020 18:20
Di Vietnam, PM Jepang Bahas Laut China Selatan Hingga Kerja Sama Anti-Teror
Dunia

Di Vietnam, PM Jepang Bahas ..

19 Oktober 2020 17:08
Second Track Diplomacy, Menyorot Peran Strategis NU Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan
Dunia

Second Track Diplomacy, Meny..

19 Oktober 2020 16:36
Israel Kirim Surat Ke Bahrain, Ingin Buka Kedutaan Besar Di Manama
Dunia

Israel Kirim Surat Ke Bahrai..

19 Oktober 2020 16:06
Perdamaian Di Afghanistan, Kesempatan Emas Indonesia Lawan Terorisme Di Dalam Negeri
Dunia

Perdamaian Di Afghanistan, K..

19 Oktober 2020 15:53
Menteri Pendidikan Meisch: Angka Kasus Meningkat, Itu Karena Banyak Yang Tidak Menghormati Peraturan
Dunia

Menteri Pendidikan Meisch: A..

19 Oktober 2020 15:48
Indonesia Punya Kapasitas Untuk Bantu Proses Perdamaian Di Afghanistan
Dunia

Indonesia Punya Kapasitas Un..

19 Oktober 2020 15:26
Seberapa Besar Pengaruh Suara Venezuela Pada Pemilihan Presiden AS 2020?
Dunia

Seberapa Besar Pengaruh Suar..

19 Oktober 2020 15:20