Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Belajar Dari Negara Lain, PM Muhyiddin Yassin Tak Akan Buru-buru Buka Perbatasan Malaysia

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Rabu, 16 September 2020, 11:06 WIB
Belajar Dari Negara Lain, PM Muhyiddin Yassin Tak Akan Buru-buru Buka Perbatasan Malaysia
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net
rmol news logo Malaysia tidak akan terburu-buru membuka kembali perbatasan negara dan sebaliknya, akan meningkatkan pengawasan masuknya imigran ilegal untuk menghentikan penyebaran virus corona baru.

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin mengatakan, kontrol perbatasan yang lebih ketat memang akan menimbulkan sedikit kesulitan bagi warga yang memiliki kepentingan dan membutuhkan akses luar negeri.

Meski begitu, ia menjelaskan, tindakan itu masih diperlukan untuk melindungi Malaysia dari cengkaraman Covid-19.

"Kita harus mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kehidupan dan mata pencaharian semua orang Malaysia," ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi mengenai tanggap darurat Covid-19, mengutip CNA pada Rabu (16/9).

Muhyiddin mengurai, perbatasan negara masih akan tetap ditutup, kecuali untuk tujuan bisnis penting, seperti halnya investasi dan pendidikan. Itu pun harus dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Dalam pernyataannya, ia meminta warga Malaysia untuk tetap teguh mematuhi norma-norma baru di masyarakat untuk menghentikan rantai penularan.

Pasalnya, ia katakan, saat ini banyak negara mulai menunjukkan gelombang baru infeksi ketika mereka merasa telah berhasil mengendalikan virus.

"Saya berharap kita semua tetap kuat, ulet, dan disiplin dalam menghadapi pandemi. Ingatkan diri kita sendiri untuk terus menumbuhkan norma baru tersebut dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Sejauh ini, data dari Worldometer menunjukkan, Malaysia sudah melaporkan 9.969 kasus Covid-19 dengan 128 kematian. Sebanyak 1.017 di antaranya merupakan kasus impor yang dilaporkan dari 3 April hingga 15 September. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA