Prancis Kecewa Lebanon Belum Bentuk Kabinet Reformasi, Macron: Ini Kesempatan Terakhir

Prancis menyatakan kekecewaannya itu pada Rabu (16/9), mereka menyesalkan para pemimpin politik Lebanon yang gagal membentuk pemerintahan baru yang sejalan dengan komitmen yang dijanjikan kepada Presiden Emmanuel Macron. Meskipun demikian Macron nampaknya masih mau menunggu dengan mengatakan belum terlambat untuk melakukannya.

Pernyataan kantor Macron itu muncul setelah politisi Lebanon melewatkan tenggat waktu 15 hari untuk membentuk Kabinet krisis.

Batas waktu itu ditetapkan sebagai bagian dari prakarsa Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron yang telah mendesak para pemimpin di Lebanon untuk membentuk Kabinet yang terdiri dari para spesialis yang dapat bekerja untuk memberlakukan reformasi mendesak sebagai upaya untuk mengekstraksi negara dari krisis ekonomi dan keuangan yang menghancurkan.

Krisis ini kemudian diperburuk oleh ledakan 4 Agustus di pelabuhan Beirut yang disebabkan oleh ledakan ribuan ton amonium nitrat, yang menewaskan hampir 200 orang, melukai ribuan orang dan menyebabkan kerugian senilai miliaran dolar.

"Ini belum terlambat: setiap orang harus memikul tanggung jawab mereka dan akhirnya bertindak demi kepentingan Lebanon dengan mengizinkan Moustapha Adib membentuk pemerintahan yang mencerminkan keseriusan situasi," kata pernyataan Prancis itu, merujuk pada perdana menteri Lebanon, seperti dikutip dari AFP, Rabu (16/9).

Pemimpin Prancis itu menggambarkan inisiatifnya, yang mencakup roadmap dan jadwal untuk reformasi, sebagai kesempatan terakhir untuk sistem ini.

Sementara pada awalnya Lebanon berkomitmen pada rencana tersebut dan menunjuk perdana menteri baru dan berjanji untuk memberikan Kabinet dalam waktu dua minggu.

Namun nyatanya, politisi Lebanon tidak dapat memenuhi tenggat waktu di tengah perpecahan atas inisiatif itu sendiri dan cara pembentukan pemerintahan dilakukan, keluar jauh dari konsultasi biasa dan 'horse-trading' di antara faksi-faksi politik.

Upaya Adib yang didukung Prancis untuk membentuk pemerintahan ahli tanpa loyalis partai menemui hambatan beberapa hari terakhir, terutama setelah pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap dua mantan menteri Kabinet dan sekutu dekat Hizbullah, termasuk pembantu utama Ketua Parlemen Syiah, Nabih Berri.

Berri, yang mengepalai gerakan Amal Syiah sekutu Hizbullah, sekarang bersikeras untuk mempertahankan Kementerian Keuangan, yang telah dipegang oleh seorang Syiah yang dekat dengan Berri dan Hizbullah selama 10 tahun terakhir. 

Dia juga keberatan dengan cara pembentukan Kabinet yang dilakukan, tampaknya dia marah karena Adib tidak berkonsultasi dengan mereka.

Sebuah pemerintah yang ditentang oleh dua kelompok utama Syiah Lebanon akan kesulitan untuk mengeluarkan mosi percaya di parlemen.

Laporan lokal mengatakan Adib adalah seorang Sunni, yang menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon dan mantan diplomat yang didukung oleh Macron, mendapat dukungan dari mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan diangkat untuk membentuk Kabinet pada 31 Agustus lalu. Laporan lokal mengatakan dia cenderung akan mundur jika tidak ada terobosan yang dicapai dalam 24 jam berikutnya.

Hariri, dalam sebuah tweet, mengatakan Kementerian Keuangan dan portofolio kementerian lainnya bukan hak eksklusif untuk sekte mana pun dan bahwa desakan untuk mempertahankan kementerian untuk satu sekte merusak kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Lebanon dan Lebanon.

Walid Joumblatt, seorang politisi terkemuka dan kepala sekte Druze Lebanon, mengatakan beberapa orang tidak mengerti atau tidak ingin memahami bahwa prakarsa Prancis adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Lebanon dan mencegah kehancurannya.

Macron telah mengunjungi Lebanon dua kali dalam waktu kurang dari sebulan, mencoba untuk memaksa perubahan pada kepemimpinannya di tengah krisis dan ledakan besar bulan lalu di pelabuhan Beirut.

Lebanon, sebuah negara bekas protektorat Prancis, terperosok dalam krisis ekonomi dan keuangan terburuk negara itu dalam sejarah modernnya. Negara ini gagal membayar kembali utangnya untuk pertama kalinya pada bulan Maret, dan mata uang lokal telah runtuh, yang menyebabkan hiperinflasi dan melonjaknya kemiskinan dan pengangguran.

Negara kecil yang kekurangan uang itu sangat membutuhkan bantuan keuangan, tetapi Prancis dan kekuatan internasional lainnya telah menolak untuk memberikan bantuan sebelum reformasi serius dilakukan. Krisis ini sebagian besar disalahkan pada beberapa dekade korupsi sistematis dan salah urus oleh kelas penguasa Lebanon.