Belarusia Akan Tutup Perbatasan Dengan Polandia Dan Lituania, Lukashenko: Saya Tidak Ingin Berperang

Belarusia berada dalam krisis politik menyusul hasil pemilihan presiden pada 9 Agustus lalu yang dirusak oleh tuduhan kecurangan yang menyebabkan demonstrasi massal. Massa memprotes dan  melawan Lukashenko yang telah berkuasa sejak 1994. 

Aksi protes berjalan berminggu-minggu menuntut pengunduran dirinya.  Lukashenko juga menghadapi kritik yang meningkat dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).

"Kami dipaksa untuk menarik pasukan dari jalan-jalan, membuat tentara waspada dan menutup perbatasan negara bagian di barat, terutama dengan Lituania dan Polandia," kata Lukashenko di forum wanita seperti dikutip dari AP, Jumat (18/9).

Lukashenko juga mengatakan perbatasan Belarusia dengan Ukraina akan diperkuat.

“Saya tidak ingin negara saya berperang. Selain itu, saya tidak ingin Belarusia dan Polandia, juga Lithuania berubah menjadi teater operasi militer di mana masalah kami tidak akan terselesaikan," ujarnya.

“Oleh karena itu, hari ini di depan aula orang-orang yang paling cantik, maju, dan patriotik ini saya ingin memohon kepada orang-orang di Lituania, Polandia, dan Ukraina - hentikan politisi gila Anda, jangan biarkan perang pecah!” serunya.

Namun, Juru Bicara Pemerintah Polandia Piotr Muller dalam pesan teksnya mengatakan Polandia tidak mendapat konfirmasi bahwa perbatasan benar-benar telah ditutup. Kementerian luar negeri Polandia melaporkan bahwa sampai saat ini perbatasan beroperasi seperti biasa.

“Kami menganggap ini sebagai elemen lain dari kampanye propaganda, permainan psikologis yang bertujuan untuk menciptakan rasa ancaman dari luar," ujar Piotr Muller.

Kepala penjaga perbatasan Lithuania Rustamas Liubajevas juga mengatakan perbatasan di sana beroperasi seperti biasa. Mereka belum menerima perintah tentang pembatasan perbatasan dan akan mencari informasi lebih lanjut soal ini.

"Kami tidak tahu apa artinya, apakah mereka akan menutup perbatasan dengan kargo, atau orang, atau sesuatu yang lain? Kami perlu menunggu dan melihat apa arti pengumuman itu dan bagaimana penerapannya," ujar Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius.