India Mengeluarkan Undang-Undang Pertanian Yang Kontroversial Di Tengah Keributan

Kericuhan di Parlemen India pada Minggu 20 Sept mengenai UU Pertanian/Net

Parlemen India telah menyetujui sepasang undang-undang pertanian yang menimbulkan kontroversial di tengah keributan antar anggota di parlemen. Pemerintah meyakini bahwa undang-undang itu akan meningkatkan pertumbuhan di sektor pertanian melalui investasi swasta.

Undang-undang baru akan memudahkan petani menjual produk mereka langsung ke pembeli besar. Seperti yang disampaikan Perdana Menteri Narendra Modi bahwa  undang-undang baru akan mereformasi undang-undang kuno, menghapus petani dari para calo, dan memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan produk mereka sendiri, lapor media pemerintah, seperti dikutip dari Indian Today, Minggu (20/9).
Petani kelak bisa memilih untuk menjual ke pembeli institusional dan pengecer besar seperti Walmart.
Majelis tinggi mengeluarkan dua dari tiga RUU, di tengah perang kata-kata antara anggota parlemen yang berkuasa dan mereka yang menentang undang-undang tersebut.

RUU ketiga, yang dimaksudkan sebagai bagian dari rencana liberalisasi pertanian, tidak dapat diambil karena majelis tinggi ditunda untuk hari itu di tengah kekacauan suasana rapat di mana anggota parlemen oposisi merobek dokumen dan meneriakkan slogan-slogan menentang RUU tersebut. Beberapa mencoba mengambil mikrofon pembicara di majelis tinggi parlemen India, sebelum dua RUU kontroversial disahkan melalui pemungutan suara.

Para pemimpin oposisi itu juga melancarkan serangan pedas terhadap pemerintah, menyebut undang-undang tersebut ‘hukum hitam’ dan ‘pro-korporasi’.

Rahul Gandhi, pemimpin atas partai oposisi utama Kongres, mengatakan dalam sebuah tweet Minggu bahwa Modi telah “menjadikan petani 'budak' kapitalis, yang tidak akan pernah diizinkan oleh negara untuk berhasil."

Berpartisipasi dalam debat Parlemen, mantan Perdana Menteri HD Deve Gowda, yang sekarang menjadi anggota parlemen, meminta Modi untuk menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari RUU tersebut terhadap petani.

"Perdana menteri harus menjelaskan mengapa ada terburu-buru untuk mengesahkan RUU di tengah pandemi," katanya. Modi harus "menjelaskan bagaimana itu akan membantu dalam mencapai tujuan pemerintah untuk menggandakan pendapatan petani," tambahnya.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Pekan Industri Kreatif, Tempat Anak Muda Indonesia Dan Taiwan Berbagi Budaya Dan Kreativitas
Dunia

Pekan Industri Kreatif, Temp..

19 Oktober 2020 20:41
Partai Evo Morales Hampir Pasti Menang Pemilu, Nicolas Maduro: Kemenangan Besar Untuk Bolivia
Dunia

Partai Evo Morales Hampir Pa..

19 Oktober 2020 20:39
Militer India Tangkap Seorang Tentara Pembebasan Rakyat China Di Perbatasan Ladakh
Dunia

Militer India Tangkap Seoran..

19 Oktober 2020 19:43
Pengamat Internasional: NU Berperan Penting Untuk Perdamaian Afghanistan
Dunia

Pengamat Internasional: NU B..

19 Oktober 2020 19:11
Muncul Klaster Covid-19 Di Antara Para Lansia, Korea Selatan Buru-buru Tes Massal
Dunia

Muncul Klaster Covid-19 Di A..

19 Oktober 2020 19:08
Dua Kemungkinan Resolusi Konflik Untuk Afghanistan
Dunia

Dua Kemungkinan Resolusi Kon..

19 Oktober 2020 18:20
Di Vietnam, PM Jepang Bahas Laut China Selatan Hingga Kerja Sama Anti-Teror
Dunia

Di Vietnam, PM Jepang Bahas ..

19 Oktober 2020 17:08
Second Track Diplomacy, Menyorot Peran Strategis NU Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan
Dunia

Second Track Diplomacy, Meny..

19 Oktober 2020 16:36