Aljazair Kecam Media Prancis Karena Dianggap Selalu Merecoki Jelang Pemilihan Umum

Aljazair juga mendapati dirinya dalam pertikaian yang semakin intensif dengan saluran televisi Prancis dan LSM kebebasan pers yang berbasis di Paris, Reporters Without Borders (RSF).

Tuduhan dilontarkan Kementerian Komunikasi Aljazair menanggapi sebuah film dokumenter, Algeria: Country of Revolutions, yang tayang Minggu lalu di saluran TV Prancis M6 .

Film dokumenter tersebut menggambarkan gerakan populer yang terjadi di Aljazair pada 2019, dengan menampilkan kesaksian dari dua pria muda dan seorang wanita muda tentang kondisi sosial, ekonomi dan politik negara itu. Ketiganya juga berbicara tentang aspirasi mereka, dengan satu mimpi tentang hari ketika hak-hak perempuan dijamin tanpa syarat, sementara yang lain menantikan kebangkitan negara Islam di Aljazair.

Menurut pernyataan kementerian, film dokumenter itu menyertakan gambaran yang menyesatkan dari gerakan populer yang menggulingkan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 2019. Ditambahkan pula bahwa tim produksi merekam film dokumenter di Aljazair menggunakan dokumen otorisasi palsu.

“Setiap kali Aljazair akan melakukan pemilu untuk masa depan yang lebih baik, media Prancis menyiarkan dan mempublikasikan program dan laporan untuk menurunkan motivasi rakyat Aljazair,” jelas kementerian, seperti dikutip dari Memo, Rabu (23/9).

“Bukan kebetulan bahwa media-media ini mengadopsi baris editorial yang sama pada saat yang sama, mengingat mereka siap melaksanakan agenda yang bertujuan untuk menodai citra Aljazair dan merongrong kepercayaan teguh yang mengikat rakyat Aljazair dengan institusi mereka," lanjutnya.

Ini adalah kedua kalinya dalam setahun Aljazair memprotes tentang dugaan orientasi pencemaran nama baik oleh media Prancis. Pada akhir Mei, France 5 menayangkan film dokumenter tentang gerakan populer di Aljazair. Program 'Algeria, My Love', dianggap oleh otoritas Aljazair menyinggung gerakan dan institusi negara.

Selama ini, hubungan Prancis-Aljazair selalu dihiasi dengan tingkat ketegangan tertentu. Ini tak lepas dari sejarah pendudukan kolonial Prancis di Aljazair dari tahun 1830 hingga 1962.

Otoritas Aljazair telah beberapa kali meminta agar Prancis secara resmi meminta maaf atas kejahatan kolonialnya, dan meminta penyelesaian masalah sebagai syarat untuk mengasumsikan hubungan damai.

Sementara itu pemerintah Prancis telah berulang kali menyerukan agar babak baru dibuka untuk masa depan yang lebih baik.