Indonesia Menolak Fitnah Delegasi Vanuatu Di Dewan HAM PBB, Ini Kutipan Lengkapnya

Wakil Vanuatu di Dewan HAM PBB, Antonella Picone/Repro

Wakil Vanuatu di PBB, Antonella Picone, menyampaikan serangkaian tuduhan terhadap pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi HAM di Papua.

Dalam Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB mengenai masyarakat pribumi yang diselenggarakan Dewan HAM PBB tanggal 25 September lalu di Jenewa, Picone menyebutkan kematian Pendeta Yeremias Zanambani di Kabupaten Intan Jaya akibat kekerasan aparat militer Indonesia.

Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa menyampaikan sanggahan atas fitnah dan tuduhan tersebut hari Sabtu kemarin (26/9). Berikut kutipan lengkapnya.

1. Indonesia menolak tegas pernyataan delegasi Vanuatu pada sesi pembahasan Dialog Interaktif (Interactive Dialogue) dengan Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) mengenai “Indigenous People”, 25 September 2020. Pernyataan tersebut berisikan tuduhan yang tidak berdasar, tanpa fakta, dan manipulatif, berkaitan dengan situasi HAM di Provinsi Papua Barat, Indonesia.

2. Indonesia mengecam perilaku Vanuatu yang berulang-kali menyalahgunakan Dewan HAM untuk melancarkan propaganda politik dan tuduhan tidak berdasar terhadap situasi HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

3. Terkait dengan tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, Indonesia menolak tegas tuduhan tidak berdasar Vanuatu yang tanpa didukung fakta terverifikasi. Aparat penegak hukum Indonesia dengan serius sedang dan masih melakukan penyelidikan menyeluruh atas tindak kejahatan tersebut.

4. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Pendeta Yeremias Zanambani serta sanak keluarga yang ditinggalkannya.

5. Delegasi Indonesia, sesuai prosedur yang berlaku akan menyampaikan tanggapan resmi atas tuduhan tidak berdasar Vanuatu tersebut pada kesempatan pertama dalam sesi Dewan HAM ke-45 ini.

6. Terkait undangan Pemerintah Indonesia kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) yang akan diwakili oleh Kantor Regional KTHAM di Bangkok untuk berkunjung ke Provinsi Papua dan Papua Barat, hal ini masih terus dikoordinasikan antara Pemerintah Indonesia dengan Kantor Regional KTHAM.

7. Penting untuk diketahui, pada pembukaan sesi Dewan HAM ke-45, 8 September 2020, KTHAM, Michelle Bachelet, dalam Oral Update mengenai perkembangan situasi HAM di seluruh dunia yang perlu menjadi perhatian masyarakat internasional, sama sekali tidak mengangkat situasi HAM di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Diduga Terkait Dengan Tentara Pembebasan Rakyat, Dua Perusahaan Raksasa China Masuk Daftar Hitam AS
Dunia

Diduga Terkait Dengan Tentar..

30 November 2020 13:00
Kembali Ke Pangkuan Azerbaijan, Butuh Milyaran Dolar Untuk Membangun Agdam 'Hiroshima di Kaukasus'
Dunia

Kembali Ke Pangkuan Azerbaij..

30 November 2020 12:54
China Akan Bangun Megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Sungai Yarlung Tsangpo Tibet
Dunia

China Akan Bangun Megaproyek..

30 November 2020 12:44
Kemenhan Rusia: Rumah Sakit Lapangan Telah Tersedia Di Nagorno-Karabakh
Dunia

Kemenhan Rusia: Rumah Sakit ..

30 November 2020 12:32
Dihantam Pajak Impor Baru Oleh China, Dunia Menanti Reaksi Australia
Dunia

Dihantam Pajak Impor Baru Ol..

30 November 2020 11:56
Presiden Brasil: Sumber Yang Saya Miliki Tunjukkan Adanya Banyak Kecurangan Dalam Pilpres AS
Dunia

Presiden Brasil: Sumber Yang..

30 November 2020 11:42
Kedapatan Langgar Embargo Senjata Libya, Turki Harus Hadapi Sanksi Baru Dari Uni Eropa
Dunia

Kedapatan Langgar Embargo Se..

30 November 2020 11:20
Kasus Masih Tinggi, New York Bersiap Buka Kembali Sekolah Tatap Muka Pekan Depan
Dunia

Kasus Masih Tinggi, New York..

30 November 2020 11:10