Presiden Venezuela Tegaskan Itikad Baik Penyelesaian Damai Sengketa Guayana Esequiba

Peta wilayah yang disengketakan, Guayana Esequiba/Net

Venezuela menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah yang disebut dengan Guayana Esequiba.

Di sela pidatonya di Sidang Umum PBB pekan lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyinggung soal isu tersebut. Dia mengatakan bahwa Venezuela meratifikasi komitmennya untuk penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PBB dalam sengketa Guayana Esequiba.

"Venezuela menegaskan kembali kepatuhan ketatnya terhadap Perjanjian Jenewa tahun 1966," tegas Maduro.

"Secara khusus, kami menekankan objek, tujuan, dan alasan Perjanjian Jenewa, yang secara jelas mengamanatkan pencapaian solusi yang praktis, memuaskan, dan dapat diterima bersama melalui mekanisme yang berurutan yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB," sambungnya.

Dia menekankan bahwa meja duduk satu meja dan mencari jalan tengah bersama adalah solusi terbaik untuk penyelesaian sengketa tersebut.

"Melalui negosiasi politik, diplomatik, dan disepakati bersama, kita akan mencapai penyelesaian sengketa yang diwarisi dari penjajahan imperial," jelas Maduro.

Perlu diketahui, Guayana Esequiba adalah wilayah sengketa antara Venezuela dan Guyana. Wilayah seluas 159.500 kilometer persegi ini terletak di sebelah barat Sungai Essequibo yang dikelola dan dikendalikan oleh Guyana tetapi diklaim oleh Venezuela.

Perselisihan wilayah di perbatasan ini diwarisi dari kekuasaan kolonial. Dalam hal ini adalah kolonial Spanyol di Venezuela dan kolonial Belanda serta Inggris di Guyana. Sengketa tersebut semakin rumit setelah kemerdekaan Guyana dari Inggris pada tahun 1966.

Wilayah tersebut saat ini yang sedang dalam proses reklamasi oleh pihak Venezuela di mana daerah ini sekarang berada di bawah administrasi Guyana, dimulai dari sisi barat sungai Esequibo yang bernama Sierra Mapuela sampai muara sungai di Laut Atlantik.

Status wilayah ini tunduk pada Perjanjian Jenewa, yang ditandatangani oleh Kerajaan Inggris, Venezuela dan Guyana Inggris pada tanggal 17 Februari 1966. Perjanjian ini menetapkan bahwa para pihak akan setuju untuk menemukan solusi yang praktis, damai dan memuaskan untuk sengketa tersebut.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Izzat al-Douri Si Manusia Es Tangan Kanan Mendiang Saddam Hussein Dan Buronan AS, Meninggal Dunia
Dunia

Izzat al-Douri Si Manusia Es..

27 Oktober 2020 06:59
Dewan Muslim: Islam Tidak Sedang Dianiaya Di Prancis, Mereka Bebas Jalankan Ibadah
Dunia

Dewan Muslim: Islam Tidak Se..

27 Oktober 2020 06:49
Kim Jong Un: Kemenangan Besar Yang Diraih DPRK dan China Adalah Takdir Mereka Sebagai Satu Kesatuan Suka Dan Duka
Dunia

Kim Jong Un: Kemenangan Besa..

27 Oktober 2020 06:39
Serukan Boikot Produk Prancis, Presiden Erdogan Dikeroyok Pemimpin Senior Uni Eropa
Dunia

Serukan Boikot Produk Pranci..

27 Oktober 2020 06:15
Dukung Aksi Pembunuhan Samuel Paty Sebagai Konsekuensi Hina Nabi, Anggota Parlemen Tunisia Dituntut Mundur
Dunia

Dukung Aksi Pembunuhan Samue..

27 Oktober 2020 05:49
Raja Malaysia Tolak Usulan Keadaan Darurat, PM Muhyiddin Gagal Dapat 'Angin Segar' Untuk Anggaran Yang Akan Datang
Dunia

Raja Malaysia Tolak Usulan K..

26 Oktober 2020 22:19
BKSAP DPR: Pemerintah Harus Panggil Duta Besar Prancis Untuk Kecam Sikap Presiden Marcon
Dunia

BKSAP DPR: Pemerintah Harus ..

26 Oktober 2020 22:11
Kremlin Risih Joe Biden Jadikan Rusia Sebagai Ancaman Nomor Satu AS
Dunia

Kremlin Risih Joe Biden Jadi..

26 Oktober 2020 19:02