Beijing Tidak Akui Wilayah Persatuan Ladakh, Jubir Klaim Bentrokan Perbatasan Adalah Sisa Perselisihan Sejarah Pakistan-India

Pernyataan itu dikeluarkan untuk menanggapi pertanyaan tentang India yang saat ini tengah membangun jaringan jalan dataran tinggi di Ladakh.  

“China belum mengakui wilayah persatuan Ladakh yang didirikan secara ilegal oleh pihak India. Kami menentang pembangunan infrastruktur untuk keperluan militer di daerah perbatasan," ujar juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin, seperti dikutip dari Hindustan Time, Selasa (29/9).

Penguatan infrastruktur India di kawasan itu terjadi di tengah ketegangan perbatasan terburuk dengan China dalam beberapa dekade di Ladakh timur, di mana pasukan perbatasan dari kedua negara mengalami bentrokan mengerikan dalam pertempuran sejak Mei.

Wenbin lebih lanjut menambahkan, menurut pakta baru-baru ini antara China dan India, tidak ada pihak yang mengambil tindakan secara sepihak di daerah perbatasan. Hal itu hanya akan memperumit situasi.

"Agar tidak mempengaruhi upaya kedua belah pihak untuk meredakan situasi,” ujar Wenbin.

Dua negara bertetangga itu terlibat bentrokan mengerikan yang meletus di Line of Actual Control (LAC) di lembah Galwan. Sebanyak 20 korban India tewas, sementara jumlah dari pihak China belum dikonfirmasi.

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada putaran keenam pembicaraan Komandan Korps, kedua belah pihak telah setuju untuk menghentikan pengiriman lebih banyak pasukan ke garis depan dan menahan diri untuk tidak mengubah situasi di lapangan secara sepihak. Keduanya juga setuju untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan untuk penyelesaiannya.

Namun, negosiasi tidak kunjung membuahkan hasil. Keduanya terlibat dalam dialog buntu.

“Mereka sebelumnya sepakat untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan konsensus penting yang dicapai oleh para pemimpin kedua negara, memperkuat komunikasi di lapangan, menghindari kesalahpahaman, dan berhenti mengirim lebih banyak pasukan ke garis depan, juga menahan diri untuk mengubah situasi di lapangan secara sepihak. Apa pun setiap tindakan yang mungkin mempersulit situasi,” kata pernyataan bersama di tingkat komandan militer senior yang diadakan pada hari Senin.

Pada 2019, Beijing menyatakan bahwa perubahan 'sepihak' yang dilakukan India pada status bekas negara bagian Jammu dan Kashmir dengan membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang terpisah adalah ilegal dan tidak valid.

Menanggapi pertanyaan tentang dampak keputusan India satu tahun kemudian, Wenbin menyatakan bahwa Beijing telah mengikuti dengan cermat situasi di Kashmir.

“China mengikuti dengan cermat situasi di wilayah Kashmir. Posisi China dalam masalah Kashmir jelas dan konsisten. Masalah ini merupakan sisa perselisihan dari sejarah antara Pakistan dan India. Itu adalah fakta obyektif seperti yang ditetapkan oleh Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan perjanjian bilateral antara Pakistan dan India. "

“Setiap perubahan sepihak ke status quo adalah ilegal dan tidak valid. Masalah ini harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan konsultasi antara pihak-pihak terkait,” kata Wang yang juga mengingatkan bahwa Pakistan dan India adalah tetangga 'yang tidak bisa dipindahkan'.