Majelis Nasional Republik Armenia menyatakan tindakan militer-politik yang dilancarkan Azerbaijan, termasuk penargetan wilayah pemukiman warga sipil di Republik Artsakh atau Nagorno-Karabakh adalah ancaman yang nyata.
Sementara sesuai hukum internasional dan ajaran agama atau keyakinan mana pun, tindakan militer terhadap penduduk sipil, termasuk orangtua, anak-anak, dan wanita, dilarang.
Agresi yang terus-menerus, termasuk di Tavush pada Juli 2020 hingga retorika untuk mengusir orang Armenia dari Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan telah mengganggu keamanan seluruh wilayah.
"Oleh karena itu, semua operasi pertahanan diri yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Armenia ditujukan untuk menetralkan bahaya tersebut," demikian pernyataan majelis dalam keterangan tertulisnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/9).
Dalam hal ini, majelis menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan aktif guna menahan agresi Azerbaijan, serta campur tangan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh yang semakin merusak stabilisasi kawasan dan dunia.
"Kami mendesak mitra internasional kami untuk dengan tegas mengutuk agresi otoriter Azerbaijan melawan Artsakh yang demokratis, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk membuat perbedaan antara kebencian dan kemanusiaan," seru majelis.
Lebih lanjut, majelis menegaskan, Armenia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui mekanisme OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa) Minsk Group yang telah dibentuk sejak 1992.
"Pada saat yang sama, sebagai penjamin keamanan Republik Artsakh, Armenia tidak akan ragu untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan orang-orang Armenia Artsakh, serta ekspresi keinginan untuk menentukan nasib sendiri," tekan majelis.
Pada akhir pekan, bentrokan antara pasukan Armenia dan Azerbaijan di sepanjang garis Nagorno-Karabakh meletus, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan karena membahayakan nyawa warga sipil.
Dimuat
The Washington Post, korban jiwa dalam insiden tersebut mencapai 200 orang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Agresi militer Azerbaijan terhadap Armenia sangat melanggar prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Dengan begitu, parlemen Armenia mengutuk serangan bersenjata yang dilakukan pada Minggu pagi (27/9) itu. 
BERITA TERKAIT: