Hari Nasional China, Hong Kong Kerahkan 6.000 Petugas Polisi Anti Huru Hara

Pasukan polisi anti huru hara di Hong Kong/Net

Hong Kong bersiap menghadapi unjuk rasa memperingati berdirinya Republik Rakyat China atau yang disebut dengan Hari Nasional China pada Kamis (1/10).

Sebuah sumber polisi memberikan bocoran pada AFP. Sebanyak 6.000 petugas polisi anti huru hara telah dikerahkan di seluruh Hong Kong, dua kali lipat dari aksi unjuk rasa biasanya.

Pemerintah sendiri telah melarang adanya unjuk rasa karena masalah pandemi Covid-19. Namun di sebuah forum muncul ajakan demonstrasi flash-mob. Sejauh ini belum jelas apakah pertemuan massal itu akan terwujud.

Dekat dengan pusat pameran tempat upacara berlangsung, empat anggota oposisi Liga Sosial Demokrat meneriakkan slogan-slogan seperti "Akhiri pemerintahan satu partai", dikelilingi oleh sekitar 40 petugas polisi.

Petugas polisi terlihat menggeledah mobil di terowongan pelabuhan utama pada Kamis pagi dan mempertahankan kehadiran tinggi di seluruh kota.

Minggu ini, polisi mengatakan mereka telah menangkap lima orang karena dicurigai menghasut orang lain untuk memprotes dan melakukan tindakan kekerasan.

"Jika Anda melanggar hukum, polisi akan membawa Anda ke pengadilan tidak peduli di penjuru dunia mana Anda melarikan diri," kata kepala polisi Chris Tang.

Sementara itu, sebuah helikopter yang mengibarkan bendera China dan Hong Kong mendengung di pelabuhan saat Kepala Eksekutif Carrie Lam dan pejabat senior Beijing menghadiri upacara di pusat pameran yang dikelilingi oleh polisi dan penghalang keamanan.

Tahun lalu, peringatan 70 tahun membawa bentrokan sengit antara pengunjuk rasa dan polisi selama tujuh bulan berturut-turut demonstrasi demokrasi yang melanda Hong Kong.

Hong Kong sendiri saat ini tengah dilanda ketegangan yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU keamanan nasional oleh Beijing pada akhir Juni lalu.

UU tersebut menangani berbagai kejahatan nasional seperti terorisme, separatisme, subversi, hingga campur tangan asing. Namun banyak kritikus yang menyebut UU tersebut digunakan untuk menekan perbedaan pendapat.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Izzat al-Douri Si Manusia Es Tangan Kanan Mendiang Saddam Hussein Dan Buronan AS, Meninggal Dunia
Dunia

Izzat al-Douri Si Manusia Es..

27 Oktober 2020 06:59
Dewan Muslim: Islam Tidak Sedang Dianiaya Di Prancis, Mereka Bebas Jalankan Ibadah
Dunia

Dewan Muslim: Islam Tidak Se..

27 Oktober 2020 06:49
Kim Jong Un: Kemenangan Besar Yang Diraih DPRK dan China Adalah Takdir Mereka Sebagai Satu Kesatuan Suka Dan Duka
Dunia

Kim Jong Un: Kemenangan Besa..

27 Oktober 2020 06:39
Serukan Boikot Produk Prancis, Presiden Erdogan Dikeroyok Pemimpin Senior Uni Eropa
Dunia

Serukan Boikot Produk Pranci..

27 Oktober 2020 06:15
Dukung Aksi Pembunuhan Samuel Paty Sebagai Konsekuensi Hina Nabi, Anggota Parlemen Tunisia Dituntut Mundur
Dunia

Dukung Aksi Pembunuhan Samue..

27 Oktober 2020 05:49
Raja Malaysia Tolak Usulan Keadaan Darurat, PM Muhyiddin Gagal Dapat 'Angin Segar' Untuk Anggaran Yang Akan Datang
Dunia

Raja Malaysia Tolak Usulan K..

26 Oktober 2020 22:19
BKSAP DPR: Pemerintah Harus Panggil Duta Besar Prancis Untuk Kecam Sikap Presiden Marcon
Dunia

BKSAP DPR: Pemerintah Harus ..

26 Oktober 2020 22:11
Kremlin Risih Joe Biden Jadikan Rusia Sebagai Ancaman Nomor Satu AS
Dunia

Kremlin Risih Joe Biden Jadi..

26 Oktober 2020 19:02