Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Saad al-Hariri: Saya Takut Lebanon Dilanda Krisis Terburuk Dan Akhirnya Runtuh

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Jumat, 09 Oktober 2020, 09:38 WIB
Saad al-Hariri: Saya Takut Lebanon Dilanda Krisis Terburuk Dan Akhirnya Runtuh
Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad al-Hariri/Net
Mantan Perdana Menteri Saad al-Hariri mengaku khawatir dengan situasi di Lebanon saat ini. Ia takut perselisihan sipil akan berubah menjadi krisis terburuk sejak perang saudara pada 1975 hingga 1990 lalu.

"Saya takut akan perang saudara dan apa yang terjadi dalam hal membawa senjata dan apa yang kami lihat dalam hal tampilan militer di jalan yang berarti runtuhnya negara," kata Hariri dalam sebuah wawancara pada Kamis (8/10), seperti dimuat Reuters.

Lebanon telah dilanda krisis keuangan sejak tahun lalu yang membuat nilai mata uangnya anjlok dan inflasi tersebut. Hal tersebut memicu gelombang protes kerusuhan di sana.

Hariri yang Sunni dan sekutu Barat yang secara tradisional bersekutu dengan negara-negara Teluk, juga mengatakan Lebanon tidak punya jalan keluar dari krisis selain program dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun pada awal tahun ini, pembicaraan IMF terhenti karena perselisihan di antara para pejabat pemerintahan, bankir, dan partai politik mengenai skala kerugian finansial negara.

Hariri menambahkan dia hanya akan kembali sebagai perdana menteri jika ada kesepakatan dari banyak politisi Lebanon yang terpecah-pecah untuk mengamankan kesepakatan IMF.

Krisis di Lebanon kemudian diperburuk dengan pandemi Covid-19 dan sebuah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada Agustus.

Ledakan yang diduga berasal dari ribuan ton amonium nitrat tersebut telah menewaskan hampir 200 orang dengan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur berkeping-keping.

Peristiwa tersebut pada akhirnya memicu gelombang protes anti-pemerintah yang lebih luas. Warga marah pada para elit yang dianggap telah melakukan korupsi.

Para donor asing telah menjelaskan bahwa tidak akan ada bantuan baru kecuali negara yang berhutang banyak itu memulai reformasi yang telah lama diabaikan untuk menangani pemborosan dan korupsi.

ARTIKEL LAINNYA