Jalan Panjang Menuju Perdamaian, India-Pakistan Tegas Enggan Berunding

Dalam sebuah wawancara pada pekan lalu, penasihat keamanan nasional Pakistan yang baru ditunjuk, Moeed Yusuf mengklaim bahwa India ingin perundingan kedua negara dimulai kembali.

Namun Yusuf memberikan lima prasyarat jika India ingin melakukan perundingan dengan Pakistan, termasuk menghadirkan warga Kashmir sebagai pihak ketiga.

Diminta menanggapi pernyataan Yusuf, jurubicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivastava mengatakan pihaknya tidak pernah mengirimkan pesan untuk mengajak berunding kepada Pakistan.

"Tidak ada pesan seperti itu yang dikirim dari pihak kami," tegas Srivastava pada Kamis (15/10), seperti dikutip Sputnik.

"Pernyataan yang dibuat olehnya (Yusuf) bertentangan dengan fakta di lapangan, menyesatkan dan fiktif," tambahnya.

Srivastava menambahkan, itu adalah upaya lain Pakistan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan Islamabad dan menyesatkan konstituen domestiknya dengan menarik India menjadi berita utama setiap hari.

Menjelaskan posisi New Delhi, Srivastava mengatakan, Pakistan terus mendorong, membantu, dan mendukung terorisme lintas batas. Selain itu, kepemimpinannya terus melakukan pidato kebencian, provokatif, dan tidak pantas terhadap India.

"Dukungan untuk terorisme terhadap India dan penggunaan bahasa yang menghina dan kasa membuat hubungan bertetangga menjadi tidak kondusif," kata Srivastava.

Hubungan antara India dan Pakistan telah kacau balau sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947, dan Kashmir selalu menjadi pusat perselisihan mereka.

Kontak politik terakhir antara India dan Pakistan terjadi pada Mei 2014, ketika Perdana Menteri India Narendra Modi dan mitranya dari Pakistan Nawaz Sharif mengadakan pembicaraan di New Delhi. Sharif telah diundang untuk menghadiri upacara pelantikan Modi sebagai perdana menteri India.

Pada 2015, Modi melakukan kunjungan mendadak ke kota Lahore Pakistan dalam perjalanan kembali dari Afghanistan pada hari ulang tahun Sharif dan pernikahan cucunya.

Setelah itu, Islamabad menangguhkan hubungan diplomatik, perdagangan dan komunikasi dengan New Delhi setelah India mencabut status khusus yang dinikmati oleh Jammu dan Kashmir berdasarkan Pasal 370 pada Agustus 2019.