Babak Baru Skandal Dana Kampanye Mantan Presiden Sarkozy Dan Mendiang Muammar Gaddafi

Penyelidikan lanjut itu terkait tuduhan yang mengatakan bahwa mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi secara diam-diam memberi Sarkozy dana sebesar 50 juta euro untuk kampanye presiden perdananya pada tahun 2007. Tuduhan itu pertama kali dibuat oleh salah satu putra mendiang diktator, Saif al-Islam, pada tahun 2011.

Tuduhan baru itu menambah dakwaan yang dilontarkan pada tahun 2018 tentang korupsi pasif, penggelapan dana publik, dan pembiayaan kampanye ilegal.

Dengan ditempatkannya Sarkozy di bawah 'penyelidikan formal' di Prancis menunjukkan bahwa hakim telah menemukan cukup bukti pelanggaran sehingga penyelidikan dapat dilanjutkan, mungkin sampai ke pengadilan.

Kasus tersebut menarik perhatian yang meningkat pada November 2016 ketika pengusaha Prancis-Lebanon Ziad Takieddine mengatakan bahwa dirinya mengirimkan tiga koper berisi uang tunai Libya kepada mantan kepala staf dan direktur kampanye Sarkozy, Claude Guéant, antara tahun 2006 dan 2007.

Pada bulan Januari, polisi Inggris menahan pengusaha Prancis Alexandre Djouhri di Bandara Heathrow sebagai bagian dari penyelidikan jangka panjang atas dugaan pembiayaan Libya. Seorang juru bicara Kepolisian Metropolitan London mengkonfirmasi penangkapan Djouhri dilakukan di bawah surat perintah penangkapan Eropa karena penipuan dan pencucian uang.

Sarkozy selalu membantah tuduhan tersebut. Menanggapi tuduhan terbaru di halaman Facebook-nya, Sarkozy mengatakan bahwa dia terkejut dengan tuduhan terbaru, menyebut itu sebagai langkah terbaru dalam daftar panjang ketidakadilan.

Mantan presiden itu memiliki hubungan yang kompleks dengan Gaddafi. Segera setelah pemilihannya menjadi presiden, dia secara kontroversial mengundang pemimpin Libya itu ke Paris untuk kunjungan kenegaraan dan menyambutnya dengan penghargaan tinggi. Tapi Sarkozy kemudian menempatkan Prancis di garis depan serangan udara pimpinan NATO terhadap pasukan Gaddafi yang membantu gerombolan pejuang pemberontak menggulingkan rezimnya pada 2011.

Penyelidikan Libya hanyalah salah satu dari beberapa penyelidikan hukum yang membayangi mantan kepala negara itu sejak ia meninggalkan kekuasaan. Pada 2018, Sarkozy kalah banding atas keputusan untuk mengirimnya ke pengadilan atas tuduhan pendanaan kampanye ilegal dalam kasus yang dikenal sebagai 'Bygmalion Affair'.

Skandal tersebut berpusat pada klaim yang menyebut bahwa partai Sarkozy, yang saat itu dikenal sebagai UMP (sekarang disebut Les Républicains), berkomplot dengan perusahaan PR yang bersahabat untuk menyembunyikan biaya sebenarnya dari kampanye pemilihan presiden 2012-nya.

Prancis menetapkan batas pengeluaran dana kampanye, dan diduga perusahaan Bygmalion membantu kampanye partai Sarkozy, memungkinkan UMP membelanjakan hampir dua kali lipat jumlah yang diizinkan. Partai tersebut diduga mengatakan kepada agen komunikasi untuk membuat faktur palsu untuk menutupi pengeluaran yang berlebihan selama kampanye 2012 yang gagal.