Dua Kemungkinan Resolusi Konflik Untuk Afghanistan

Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta, Badrus Sholeh Ph.d dalam program mingguan RMOL World View/RMOL

Hampir dua dekade sejak kampanye War on Teror dilancarkan oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Selama itu pula lah, konflik dan kekerasan menjadi 'wajah' yang umum terjadi di tanah Afghanistan. Korban yang paling dirugikan tidak lain adalah warga Afghanistan yang tidak bersalah.

Terlebih, konflik di Afghanistan juga berimbas pada masalah ekonomi.

"Rakyat Afghanistan bosan dengan perang. Mereka sangat bosan dengan kondisi ekonomi yang tidak kunjung maju dan kemiskinan. Belum lagi kekerasan yang masih timbul di banyak tempat," kata Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta, Badrus Sholeh Ph.d dalam program mingguan RMOL World View bertajuk "Indonesia Untuk Afghanistan Yang Damai" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL.ID pada Senin (19/10)

Namun tahun ini agaknya titik terang untuk masa depan Afghanistan yang damai pun muncul. Hal itu diawali dengan pembicaraan yang dijalin oleh Taliban dengan Amerika Serikat di Doha pada Februari lalu dan disusul dengan dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan pertengahan September lalu.

Sayangnya, jalan menuju perdamaian yang diimpikan tidak mulus. Masih banyak perbedaan yang masih belum diselesaikan di atas meja perundingan.

"Prinsip-prinsip kedua belah pihak masih belum menyatu. Salah satunya adalah, Taliban ingin agar mereka mulai dari kesepakatan Februari lalu yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Afghanistan menginginkan jalur kesepakatan awal dan menginginkan adanya garansi dari Taliban untuk tidak melakukan kekerasan," jelas Badrus.

Dia menjelaskan bahwa setidaknya ada dua resolusi konflik yang mungkin bisa diambil oleh kedua belah pihak.

"Kedua belah pihak ingin bisa bertemu dalam wujud perdamaian Afghanistan. Tinggal bagaimana menuju ke sana. Apakah dengan power sharing, seperti yang didorong oleh Amerika Serikat, atau melaksanakan pemilu terbuka," paparnya.

Power sharing, jelas Badrus, adalah salah satu bentuk resolusi konflik di mana dua kelompok yang bertikai diberi kesempatan untuk memimpin.

"Taliban bisa membentuk civil society yang kuat. Saya kita juga mereka cukup kuat jika akan membentuk partai politik, entah apa namanya. Tapi mereka menunju ke sana," sambung Badrus.

"Sebagai kekuatan terbesar kedua di Afghanistan, Taliban kuat dan siap untuk masuk ke dalam contesting democracy untuk bersaing dengan pemerintah," tambahnya.

Namun opsi lain yang juga bisa ditempuh adalah dengan demokratisasi melalui pemilu yang terbuka,

"Jika memilih demokratisasi melalui pemilu terbuka, maka pemerintah Afghanistan harus melaksanakannya dengan transparan dan menghadirkan monitoring internasional agar Taliban bisa menerimanya," demikian Badrus.

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Pakar Hukum Internasional: Jangan Harap Perubahan Signifikan Hubungan AS-Indonesia Di Era Biden
Dunia

Pakar Hukum Internasional: J..

02 Desember 2020 16:16
Borong Ratusan Juta Dosis, Jepang Gratiskan Vaksin Virus Corona Untuk Seluruh Warganya
Dunia

Borong Ratusan Juta Dosis, J..

02 Desember 2020 16:04
Tak Akan Cabut Kesepakatan Dagang Trump, Biden Akan Tetap Keras Pada China
Dunia

Tak Akan Cabut Kesepakatan D..

02 Desember 2020 15:39
Akhirnya Azerbaijan Batalkan Rencana 'Pamerkan' Tawanan Perang Armenia Saat Parade Militer Mendatang
Dunia

Akhirnya Azerbaijan Batalkan..

02 Desember 2020 15:18
Dihantam 11 Bencana Alam Dalam Dua Bulan, Vietnam Alami Kerugian Hingga Rp 18,5 Triliun
Dunia

Dihantam 11 Bencana Alam Dal..

02 Desember 2020 14:53
Wakil PM Libya:  Hanya Turki Yang Mendukung Kami Melewati Masa-masa Sulit
Dunia

Wakil PM Libya: Hanya Turki..

02 Desember 2020 14:45
Inggris Jadi Negara Pertama Yang Setujui Penggunaan Vaksin Covid-19 Pfizer
Dunia

Inggris Jadi Negara Pertama ..

02 Desember 2020 14:40
Prancis Bela Australia Kecam Keras Foto Satir, China: Katanya Bela ‘Hak Atas Karikatur’, Tapi Kok Kecam Karya Seniman Muda?
Dunia

Prancis Bela Australia Kecam..

02 Desember 2020 14:26