Parlemen Afganistan Desak AS Selidiki Dan Hukum Koruptor Dana Bantuan Senilai 19 Miliar Dolar

Parlemen Afganistan desak Amerika Serikat hukum para koruptor dana bantuan/Net

Parlemen Afganistan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk melakukan penyelidikan dan menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam penggelapan dana bantuan dari Washington.

Sejak 2002 atau setelah invasi perang melawan teror, Kongres AS telah menyetujui program pembangunan kembali Afganistan senilai 134 miliar dolar AS.

Tetapi, laporan audit terbaru dari Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afganistan (SIGAR) pada Selasa (20/10) menunjukkan, dari hasil tinjauan terhadap dana bantuan senilai 63 miliar dolar AS, sebanyak 19 miliar dolar AS di antaranya hilang karena penyalahgunaan.

Sebanyak 1,8 miliar dolar AS juga telah disalahgunakan pada periode Januari 2018 hingga Desember 2019.

"Mereka yang berada di balik pemborosan, penipuan, dan korupsi ini harus diidentifikasi, harus diadili dan dihukum karena terlibat dalam pengkhianatan besar dalam sejarah," tegas anggota parlemen dari provinsi Dai Kundi, Raihana Azad kepada Arab News.

"Mereka telah mencuri uang yang dialokasikan untuk rekonstruksi dan proyek pembangunan Afganistan," tambahnya.

Anggota parlemen dari provinsi Parwan utara, Seddiq Ahmad Usmani mengatakan, pemerintah AS harus menghukum siapapun pelakunya, baik itu warga Afganistan maupun asing.

"Akan sangat adil melihat orang-orang itu dibalik jeruji besi. Kami meminta pemerintah Amerika sekarang untuk fokus mencari pelakunya, apakah Afganistan atau asing, dan menghukum mereka," ujarnya.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Afganistan telah mempertanyakan bantuan asing dan kinerja pemerintah.

Dalam laporan yang dirilis awal tahun ini, SIGAR mengatakan pemerintahan Presiden Afganistan Ashraf Ghani lebih tertarik untuk mencari dukungan internasional, alih-alih fokus di rumah dan menyelesaikan masalah korupsi.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

PM Muhyiddin: Malaysia Jadi Salah Satu Negara Prioritas China Untuk Pengiriman Vaksin Covid-19
Dunia

PM Muhyiddin: Malaysia Jadi ..

26 November 2020 17:44
Keluarga Kerajaan Swedia Diserang Virus Corona, Pangeran Carl Philip dan Istri Positif Covid-19
Dunia

Keluarga Kerajaan Swedia Dis..

26 November 2020 17:25
Konflik Tigray, PM Abiy Ahmed: Gerbang Perdamaian Untuk TPLF Telah Ditutup Rapat
Dunia

Konflik Tigray, PM Abiy Ahme..

26 November 2020 17:06
Australia Pecat 10 Tentara Atas Laporan Pembunuhan Ilegal Di Afganistan
Dunia

Australia Pecat 10 Tentara A..

26 November 2020 16:42
Tiba Di Korsel, Menlu China Bahas Hubungan Kedua Negara Hingga Nuklir
Dunia

Tiba Di Korsel, Menlu China ..

26 November 2020 15:50
Pandemi Belum Reda, Jerman Perpanjang Pembatasan Covid-19 Hingga Awal Januari 2021
Dunia

Pandemi Belum Reda, Jerman P..

26 November 2020 15:36
WHO Peringatkan Bahaya 'Infodemik' Yang Disebar Ahli Teori Konspirasi
Dunia

WHO Peringatkan Bahaya 'Info..

26 November 2020 15:25
Siap Masuk Brasil, Perusahaan Vaksin Pfizer Sudah Kirim Hasil Tes
Dunia

Siap Masuk Brasil, Perusahaa..

26 November 2020 14:41