"Rumor keadaan darurat saja telah mengakibatkan pasar saham tenggelam dalam-dalam," tulis Mahathir pada akun media sosialnya, Sabtu (24/0).
Mahathir mengklaim bahwa jika keadaan darurat diumumkan, maka investor akan tidak percaya bahwa perdana menteri mampu mengelola ekonomi.
Mahathir menuliskan pernyataannya itu setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meneruskan proposal rapat kabinet khusus kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah saat audiensi kerajaan di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang, kemarin.
Mahathir juga secara terang-terangan mengatakan, satu-satunya orang yang memperoleh manfaat dari Malaysia yang mengumumkan keadaan darurat adalah Perdana Menteri saat ini, seperti dikutip dari
The Star.
Ketua Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang) itu mengaku niat memberlakukan keadaan darurat itu karena alasan politik.
“Pemerintah ini bukanlah pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Itu telah berkuasa dengan cara yang tidak demokratis dan sekarang hanya peduli tentang bertahan dalam kekuasaan," katanya.
Ia mengklaim bahwa Covid-19 telah digunakan untuk membenarkan Parlemen ditunda, dipersingkat, dan tidak ada perdebatan. Menurutnya, Covid-19 juga digunakan sebagai justifikasi untuk menyatakan keadaan darurat meski kewenangan di pemerintahan sudah memadai untuk menangani pandemi.
"Kami tidak menemukan jenis keberatan dari orang-orang seperti yang terlihat di AS dan Eropa. Orang-orang kami sebagian besar telah mematuhi pembatasan seperti MCO (movement control order)," katanya.
Mahathir mengklaim bahwa deklarasi darurat tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dapat dilakukan negara sekarang untuk menghentikan pandemi.
“Negara-negara dengan masalah Covid-19 yang lebih parah belum mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh negara tetapi hanya untuk daerah yang terkena dampak. Itu khusus untuk menangani masalah lokal. Tetapi tidak ada yang menangguhkan hukum dan Parlemen seperti jika keadaan darurat diumumkan di Malaysia," katanya.
"Tidak ada kerusuhan atau kekerasan di Malaysia, tidak ada pelanggaran hukum dan ketertiban untuk membenarkan keadaan darurat. Tetapi ada kebutuhan untuk beberapa perubahan yang harus dilakukan pada pemerintah yang merebut kekuasaan melalui cara yang tidak demokratis," katanya lagi.
“Apa keadaan darurat saat ini bisa untuk menghentikan pandemi lebih dari yang dapat kita lakukan sekarang? Tidak,†katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan spekulasi keadaan darurat telah menciptakan riak dalam ekonomi Malaysia, dengan pasar saham yang terpukul.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: