BKSAP DPR: Pemerintah Harus Panggil Duta Besar Prancis Untuk Kecam Sikap Presiden Marcon

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut apa yang dikatakan Macron sebagai bentuk islamophobia dan merusak keharmonisan kerukunan umat beragama di dunia.

“Indonesia menolak pernyataan Islam di hubungkan dengan separatisme dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Saya mendesak Kemenlu RI untuk mengecam Presiden Marcon melalui pernyataannya yang berbau rasis,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (26/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memperkenalkan Islam yang damai.

“Kita bisa mengambil peran menjadi ligatur memperkenalkan islam yang damai, sehingga harmoni menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah menyebut Islam merupakan sumber segala aksi terorisme yang ada di dunia ini.

Reaksi negatif terhadap Marcon juga setelah pembuhuhan seorang guru Prancis, Samuel Paty yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Guru tersebut belakangan tewas terbubuh.

“Samuel Paty dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kami, tapi Prancis tidak akan menyerahkan kartun kami,” kata Macron.

Mardani menyesalkan pernyataaan pemimpin negara Prancis itu. Ia menganggap ujaran itu menyebarkan benih kebencian terhadap minoritas muslim di sana.
 
“Prancis sebagai negara yang sekuler seharusnya menghormati kebebasan beragama. Tidak pantas islamophobia dilancarkan pemimpin negeri itu. penggambaran Nabi Muhammad ini sangat menginggung umat Islam,” tegas Mardani.

Anggota DPR asal pemilihan Jakarta Timur itu berharap Kemenlu segera memanggil Duta besar Prancis di Indonesia untuk minta klarifikasi dan menyampaikan keberatan atas pernyataan rasis Presiden Marcon terhadap minoritas Islam.

“Saya mendesak Kemenlu segera memanggil Dubes Prancis dan menyampaikan keberatan atas pernyataan Presiden Marcon. Sekaligus memperkenalkan Islam yang damai di Indonesia,” pungkasnya.