Presiden Mnangagwa: Bertahun-tahun China Dan Rusia Jadi Pilar Andalan Zimbabwe, Bantu Pertahankan Kedaulatan

Dalam pidato untuk menandai hari anti-sanksi Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), Mnangagwa memberikan penghormatan kepada dua negara itu, SADC, Uni Afrika, dan negara-negara lain di seluruh dunia atas dukungan mereka.

"Republik Rakyat China dan Federasi Rusia, di antara negara-negara lain, telah menjadi pilar andalan kami selama bertahun-tahun," kata Mnangagwa seperti dikutip dari CGTN, Senin (26/10).

"Negara-negara ini tidak hanya membantu kami dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, tetapi juga membantu kami untuk mempertahankan kedaulatan kami dari serangan terus menerus oleh para pengkritik kami," ungkapnya.

Dia juga berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet yang telah menambahkan suara mereka terkait pencabutan sanksi.

Mnangagwa memuji Uni Eropa (UE) karena mengambil beberapa langkah positif menuju normalisasi hubungan dengan Zimbabwe.

Tahun lalu, SADC mendeklarasikan 25 Oktober sebagai hari anti-sanksi regional, di mana negara-negara anggota SADC secara kolektif menyerukan pencabutan sanksi ilegal tanpa syarat terhadap Zimbabwe.

Mnangagwa mengatakan Undang-Undang Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi Zimbabwe dan Perintah Eksekutif oleh AS. pemerintah telah membatasi pembangunan di Zimbabwe selama hampir 20 tahun.

"Efek kumulatif dari sanksi ilegal ini telah menghancurkan di setiap sektor ekonomi kita. Selain itu, sanksi telah membatasi kapasitas Zimbabwe untuk menanggapi pandemi Covid-19," kata Mnangagwa.

"Kami berterima kasih kepada negara dan organisasi yang telah mendukung kami dan mendukung kami dalam memerangi pandemi," tambahnya.

Awal bulan ini, utusan China untuk PBB mengkritik AS dan negara-negara Barat karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia dan menyerukan pencabutan sanksi sepihak secara lengkap dan segera pada Debat Umum Komite Ketiga Sidang Umum PBB.

 Zhang Jun, perwakilan permanen Tiongkok untuk PBB, membuat pernyataan atas nama 26 negara, termasuk Angola, Antigua dan Barbuda, Belarus, Burundi, Kamboja, Kamerun, Tiongkok, Kuba, Republik Demokratik Rakyat Korea, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Iran, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Pakistan, Palestina, Rusia, St Vincent dan Grenadines, Sudan Selatan, Sudan, Suriname, Suriah, Venezuela dan Zimbabwe.