Farah.ID
Farah.ID

UMNO Bertahan Dukung PM Muhyiddin, Minta Rekonsiliasi Nasional Untuk Akhiri Kisruh Politik

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Selasa, 27 Oktober 2020, 08:37 WIB
UMNO Bertahan Dukung PM Muhyiddin, Minta Rekonsiliasi Nasional Untuk Akhiri Kisruh Politik
Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi/Net
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi Pada Selasa pagi (27/10), usai menghadiri rapat dewan tertinggi pada Senin malam (26/10).

Ahmad mengatakan, dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.

"Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," kata Ahmad dalam pernyataan yang dikutip CNA.

"UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berkisar pada penghormatan dan konsensus politik," tambahnya.

Ia juga mengatakan, UMNO menyerukan prakarsa rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri kisruh politik.

Lebih lanjut, Ahmad juga meminta pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melihat perbedaan ideologis partai di masa lalu untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak negatif ekonomi yang diderita warga Malaysia.

Rapat dewan tertinggi diadakan untuk memutuskan apakah partai tersebut akan terus mendukung perdana menteri, setelah upaya Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat gagal.

UMNO adalah partai terbesar di blok penguasa PN saat ini, memegang 39 dari 222 kursi di parlemen.

Sebelumnya pada Senin, anggota parlemen Barisan Nasional (BN) bertemu di Putra World Trade Center untuk membahas perkembangan politik negara.

Pekan lalu, Muhyiddin telah meminta Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyatakan keadaan darurat di tengah krisis Covid-19 dan ketidakstabilan politik, yang akan membuat kursi parlemen yang akan datang ditangguhkan.

Namun gagasan itu ditolak oleh raja setelah dia berkonsultasi dengan Dewan Penguasa Melayu pada Minggu (25/10).

ARTIKEL LAINNYA