Di Balik Tawaran Indonesia Kepada AS Untuk Berinvestasi Di Pulau Natuna

Pulau paling utara di Indonesia itu memiliki lokasi yang sangat strategis dan menjadi potensi sengketa yang besar dengan China yang tengah gencar mengaktifkan klaimnya di Laut China Selatan.

Terbukti dari kehadiran nelayan dan penjaga pantai China yang beberapa kali memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara ilegal di Laut Natuna Utara.

Sebagai negara besar, China sendiri sangat cerdik memainkan hukum internasional dan sejarah untuk mengklaim Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam.

Untuk memperkuat posisi, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan, Indonesia harus "memaklumkan" atau menegaskan kedaulatan di Pulau Natuna.

"Kita sebenarnya mencoba menjadikan Natuna itu benar-benar milik Indonesia, secara de facto (dan) de jure, dapat dibenarkan secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis," terangnya dalam RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin (2/11).

Secara geopolitik, Teuku menuturkan, Indonesia sudah menegaskan bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia. Pemerintah juga berupaya menamai Laut Natuna Utara yang saat ini tengah dalam proses di PBB.

"Tapi di geoekonomi kita masih memiliki kendala. Kita harus akui sama-sama," sambung dia.

Sebagai sebuah negara yang memiliki teknologi eksplorasi dan ekploitasi laut yang sudah di puncak, menurut Teuku, AS merupakan mitra yang cukup tepat untuk diajak berinvestasi oleh Indonesia.

Meski mungkin AS akan meningkatkan konsentrasinya di Natuna untuk alasan mengamankan investasi.

"Tidak ada salahnya kita ajak AS berinvestasi di pulau tersebut. Ya walaupun berbicara bisnis, tentu dia ingin jaminan bisnis aman secara permanen. Jadi secara langsung (atau) tidak langsung, AS akan meningkatkan konsentrasinya di Natuna untuk mengamankan investasinya," terang Teuku.

Teuku menuturkan, langkah tersebut adalah win-win solution. Tetapi Indonesia juga harus waspada karena tidak mustahil investasi tersebut akan meluas ke arah eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak.

Selain itu, AS juga mungkin akan memanfaatkan Natuna sebagai tempat mengawasi Laut China Selatan.

"Nanti AS pikir ini suatu wahana untuk melihat Laut China Selatan lebih dekat, biarkan seperti itu. Tapi bagi Indonesia, sepanjang perilaku AS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, ya saya pikir kita tidak bisa mengelak," jelas Teuku

"Jadi ada toleransi yang Indonesia berikan, tapi koridornya akan tetap non-alignment," pungkasnya.

Ajakan investasi di Pulau Natuna oleh Indonesia diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Jakarta pada Kamis (29/10).