Pasalnya, Taliban memiliki pengalaman buruk dengan Biden ketika ia menjadi wakil presiden era pemerintahan Barack Obama. Di mana Biden aktif dalam perang yang digalakkan AS di Afganistan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (10/11), Taliban mendesak Biden untuk tetap perpegang teguh pada perjanjian yang telah disepakati AS pada Februari, di antaranya menarik pasukan dari Afganistan.
"Imarah Islam ingin menekankan kepada presiden terpilih Amerika yang baru dan pemerintahan masa depan bahwa implementasi perjanjian adalah alat yang paling masuk akal dan efektif untuk mengakhiri konflik," begitu pernyataan Taliban yang dikutip
Reuters.
Menurut wakil direktur Stimson Center untuk Asia Selatan, Elizabeth Threlkeld, pemerintahan Biden sendiri tampaknya akan melanjutkan kebijakan Trump untuk Afganistan dan Pakistan.
"Kami cenderung melihat lebih banyak kontinuitas daripada perbedaan dari Trump ke pemerintahan Biden di Afghanistan dan Pakistan. Secara umum, setiap perubahan akan lebih pada nada dan proses daripada substansinya," terang dia, seperti dimuat
Gandhara.
Memperkuat pendapat tersebut, mantan dutabesar Pakistan untuk AS, Husain Haqqani mengatakan, Biden akan melanjutkan penarikan pasukan dari Afganistan, namun dengan sejumlah peringatan atau persyaratan.
"Biden tidak akan mundur dengan menyerahkan tanah kepada Taliban dan pasti akan lebih memperhatikan hubungan lanjutan Taliban dengan Al-Qaeda," lanjutnya.
Kemungkinan tersebut juga tampaknya cukup bisa terjadi, mengingat proses perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afganistan yang terjadi di Doha mengalami penundaan.
Seorang pejabat senior PBB pada bulan lalu mengatakan, Taliban masih sangat terikat dengan Al Qaeda. Bahkan di tengah proses perdamaian, kekerasan di seluruh negeri masih terjadi.
Berdasarkan perjanjian antara Taliban dan AS pada Februari, AS akan menarik semua pasukannya dari Afganistan paling lambat pada Mei 2021 dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban dan proses perdamaian dengan pemerintah Afganistan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: