Kementerian Luar Negeri Filipina pada Rabu (11/11) mengumumkan, penangguhan akan dilakukan selama enam bulan atau awal pemerintahan Biden.
Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan, penangguhan dilakukan untuk memungkinkan kita menemukan pengaturan yang lebih baik, saling menguntungkan, dan tahan lama.
"Empat tahun terakhir telah mengubah Laut China Selatan dari salah satu ketidakpastian tentang niat kekuatan besar menjadi salah satu prediktabilitas dan stabilitas yang dihasilkan berkaitan dengan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan," kata Locsin, seperti dikutip
Reuters.
Filipina adalah sekutu perjanjian Amerika Serikat dengan beberapa perjanjian militer yang bergantung pada VFA, yang memberikan kerangka hukum di mana pasukan Washington dapat beroperasi secara bergilir di negara Asia Tenggara.
Pada Februari, Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan akan membatalkan VFA di tengah kemarahan atas seorang senator dan sekutunya yang ditolak visa AS.
Sebelumnya, pemerintah Filipina juga sudah menangguhkan rencana tersebut dan akan berakhir pada Desember.
Walaupun Filipina dikenal sekutu AS, tetapi sejak Duterte mengambil kursi kepresidenan pada 2016, hubungannya menjadi lebih hangat dengan China.
Sejauh ini Kedutaan Besar AS di Manila belum memberikan komentar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: