Keputusan tersebut diambil selama Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang disponsori oleh PBB pada Rabu (11/11) di Tunisia.
Baik pemerintahan yang diakui secara internasional (GNA) maupun kelompok yang dipimpin oleh panglima perang Khalifa Haftar telah mencapai kesepakatan awal.
Kepala Misi Dukungan PBB di Libya, Stephanie Turco Williams mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri masa transisi dan akan mengadakan pemilihan yang transparan. Di mana keduanya telah menandatangani Perjanjian Suheyrat.
Dimuat
AA, di dalam perjanjian tersebut, keduanya membuat rencana perdamaian untuk membahas masalah pengungsi hingga mengurai langkah-langkah yang diperlukan untuk kerangka rekonsiliasi.
"Ruang lingkup dan kewenangan pemerintah dan Dewan Kepresidenan, yang akan mengatur proses transisi, juga dibahas dalam pertemuan tersebut," kata Williams.
LPDF merupakan dialog politik intra-Libya yang sepenuhnya inklusif dibentuk oleh Hasil Konferensi Berlin, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2510 dan 2542 pada 2020.
Peserta yang diundang ke forum berasal dari konstituen yang berbeda berdasarkan prinsip inklusivitas dan representasi geografis, etnis, politik, suku dan sosial yang adil.
Pertemuan itu terjadi setelah pada 23 Oktober kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata permanen sebagai titik balik penting menuju perdamaian dan stabilitas di Libya.
Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan almarhum penguasa Muammar Gaddafi pada 2011. Pada 2015, GNA didirikan di bawah perjanjian yang dipimpin oleh PBB tetapi gagal dengan adanya pemberontakan dari Haftar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pihak-pihak yang bertikai di Libya telah sepakat untuk mengadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 18 bulan guna mengakhiri konflik berkepanjangan. 
BERITA TERKAIT: