Dua CEO Besar Facebook Dan Twitter Menghadapi Teguran Senat AS Atas Disinformasi Pilpres

CEO Facebook, Mark Zuckerberg/Net

Perusahaan teknologi di AS perlu bertanggung jawab secara hukum atas konten di situs mereka. Kepala eksekutif Facebook dan Twitter diminta untuk menjabarkan penanganan mereka terhadap informasi pemilihan AS dalam pertemuan terbaru dengan senat AS, Selasa (17/11).

Partai Republik dan Demokrat berpendapat bahwa platform tersebut mestinya juga kut menjaga informasi yang terkait dengan pilpres AS, baik sesuah maupun sebelum pemilihan, seperti dikutip dari The Guardian.

Demokrat mempertanyakan apakah langkah-langkah yang diambil untuk menandai postingan Presiden Donald Trump tentang kecurangan pemilu sudah cukup efektif.

Partai Republik juga menyuarakan keprihatinan mereka sendiri. Mereka mengatakan perusahaan media sosial mengambil keputusan editorial tentang apa yang harus dihapus, diberi label, atau tidak diubah. Suda mirip seperti penerbit, kata mereka.

Anggota Komite Kehakiman Republik bahkan bertanya apakah perusahaan teknologi harus mengambil tindakan seperti itu.

"Undang-undang federal memberi Anda kemampuan untuk berdiri dan tumbuh tanpa terkena tuntutan hukum," kata Senator Republik Blackburn, seperti dikutip dari BBC. "Kamu telah menggunakan kekuatan ini."

Ini adalah untuk yang kedua kalinya CEO Facebook dan Twitter menghadap senat. Namun, baik Facebook maupun Twitter mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hal-hal ilegal atau menyinggung yang diposting pengguna.

Kedua pfatform juga ditanyai langkah-langkah terkait berita tentang pemblokiran penyelidikan kontroversial New York Post terhadap putra Joe Biden, Hunter.

Dikatakan bahwa platform tersebut umumnya tidak bertanggung jawab atas hal-hal ilegal atau menyinggung yang diposting pengguna pada mereka.

Presiden terpilih Biden telah menyarankan peraturan itu harus "dicabut" karena mendorong penyebaran kebohongan.

Sementara, CEO Facebook, Mark Zuckerberg, menggunakan kesempatan itu untuk menantang klaim baru-baru ini oleh Demokrat bahwa Facebook lambat dalam menghapus postingan yang mempromosikan pemberontakan dan kekerasan.

"Kami memperkuat penegakan hukum kami terhadap milisi dan jaringan konspirasi seperti QAnon untuk mencegah mereka menggunakan jaringan kami untuk mengatur kekerasan atau kerusuhan sipil," kata Zuckerberg.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Nyaris Setengah Populasi Yaman Di Ambang Kelaparan Massal
Dunia

Nyaris Setengah Populasi Yam..

03 Desember 2020 23:56
La Tribune: Indonesia Mau
Dunia

La Tribune: Indonesia Mau Ke..

03 Desember 2020 23:35
Ini Tujuh Hal Penting Yang Perlu Dipahami Soal Pemilu Legislatif Venezuela
Dunia

Ini Tujuh Hal Penting Yang P..

03 Desember 2020 23:20
Penyelam Jerman Temukan Mesin Sandi Enigma Bekas Nazi Di Laut Baltik
Dunia

Penyelam Jerman Temukan Mesi..

03 Desember 2020 22:26
Terseret Skandal Suap, Mantan PM Shinzo Abe Dipanggil Kejaksaan
Dunia

Terseret Skandal Suap, Manta..

03 Desember 2020 18:41
Hilang Di Utah, Raib Di Rumania, Monolit Ketiga Ditemukan Di California
Dunia

Hilang Di Utah, Raib Di Ruma..

03 Desember 2020 17:33
Torehkan Prestasi, Dubes Ibnu Hadi Dapat Penghargaan Dari Presiden Vietnam
Dunia

Torehkan Prestasi, Dubes Ibn..

03 Desember 2020 17:06
Rayakan HUT Korpri, Dubes Berlian Napitupulu Beri Tips Menghadapi Dampak Pandemi
Dunia

Rayakan HUT Korpri, Dubes Be..

03 Desember 2020 16:50