Pesan Jelas Dari Israel Kepada Joe Biden: Tidak Ada Jalan Kembali Pada Kesepakatan Nuklir Iran 2015

"Kami tidak akan mengizinkan Iran mendapatkan senjata nuklir," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Minggu (22/11) waktu setempat.

"Tidak mungkin kembali ke perjanjian nuklir sebelumnya. Kita harus tetap berpegang pada kebijakan tanpa kompromi untuk memastikan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari Times Of Israel.

"Dunia harus menghentikan perilaku agresif Iran, termasuk dukungannya terhadap teror," lanjutnya.

Komentar Netanyahu datang di tengah kekhawatiran bahwa Biden akan kembali melanjutkan kesepakatan nuklir Iran 2015.

Biden mengecam Presiden AS Donald Trump atas penarikannya pada 2018 dari kesepakatan nuklir. Selama kampanye kepresidenan, Biden juga berjanji untuk kembali ke versi perjanjian yang dinegosiasikan ulang jika dia memenangkan pemilihan.  

Biden diduga akan mengambil pendekatan yang lebih lunak dengan Iran daripada Trump, yang telah menjatuhkan sanksi hukuman terhadap Teheran dan jenderal utamanya terbunuh pada bulan Januari. Teheran tampaknya terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintahan Biden.

Awal bulan ini, mantan ajudan Biden Amos Hochstein mengatakan kepada Channel 12 Israel, bahwa bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran adalah 'agenda utama' dan bahwa presiden terpilih AS akan bergerak untuk memasuki kembali pakta internasional tak lama setelah menjabat.

Pernyataan jubir Biden itu senada dengan pernyataan menteri luar negeri Iran pada Selasa (17/11) yang mengatakan bahwa Teheran bersedia kembali ke kesepakatan jika Biden mencabut sanksi terhadap Iran setelah memasuki Gedung Putih.

Sementara Trump dipandang baik oleh Teluk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab karena keputusannya menarik AS keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi besar-besaran yang telah menguras pendapatan minyak penting Iran.

Saat ini pemerintahan Trump dilaporkan tengah merencanakan serangkaian sanksi luas terhadap Iran untuk mempersulit pemerintahan yang akan datang untuk masuk kembali ke JCPOA.