Dampak Sanksi AS, Western Union Tutup 407 Lokasi Di Seluruh Kuba

Penutupan kantor yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di Kuba itu diakibatkan oleh rentetan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat mendekati pemilih konservatif Kuba-Amerika di Florida menjelang pemilu 3 November.

“Masalahnya bukan penutupan Western Union, tetapi Western Union adalah satu-satunya penyedia pembayaran pengiriman uang AS-ke-Kuba,” kata Manuel Orozco, direktur Pusat Migrasi dan Stabilisasi Ekonomi di Creative Associates International, seperti dikutip dari AP, Senin (23/11).

Sementara Kuba tidak mempublikasikan angka tentang pengiriman uang, para ekonom memperkirakan menerima miliaran dolar setahun dan Orozco mengatakan bahwa kira-kira setengahnya berasal dari Amerika Serikat dan 20 persen dari total keseluruhan melalui Western Union.

Beberapa warga Kuba mengatakan mereka terkejut dengan penutupan tersebut, meskipun sanksi telah diumumkan sejak akhir Oktober lalu. Pensiunan berusia delapan puluh dua tahun bernama Luis Nunes mengatakan dia mengetahui ketika putranya meneleponnya pada Minggu malam dan mengirimkan 200 dolar AS untuknya.

Banyak yang menyesalkan penutupan tersebut, yang menyebabkan mereka harus menemukan alternatif lain yang kurang nyaman atau lebih mahal.

“Kami memiliki cara lain karena ada layanan pribadi yang membawanya ke rumah Anda, tetapi tidak sama,” kata Esperanza Pineda, pensiunan guru berusia 62 tahun.

Ekonom Kuba Omar Everleny Perez mengatkan, keluarga dan teman-teman di luar negeri masih dapat menggunakan bank, agen, dan bisnis informal kecil lainnya untuk mengirim uang kepada orang-orang Kuba, atau menyampaikannya melalui pengunjung yang bepergian ke pulau itu melalui bandara Havana, yang dibuka kembali bulan ini.

“Mereka bahkan telah menggunakan cryptocurrency,” katanya.

Pemerintahan Trump telah mengambil lebih dari 200 tindakan terhadap Kuba dalam beberapa tahun terakhir, termasuk membatasi perjalanan, melarang kunjungan kapal pesiar, dan membatasi pengiriman uang hingga seribu dolar AS per orang per kuartal.

Hal itu merupakan pukulan telak bagi banyak orang di pulau yang industri pariwisatanya hancur akibat pandemi dan telah mengalami antrean panjang untuk makanan dan bahan bakar serta kekurangan terkait sepanjang tahun.

Salah satu sanksi terbaru juga menghantam Western Union dengan melarang perusahaan mitranya di Kuba, Fincimex, menangani pengiriman uang karena hubungannya dengan perusahaan yang dikelola militer, Gaesa. Pejabat AS menuduh militer Kuba mendukung Venezuela dan secara sistematis melanggar hak asasi manusia.

Pemerintah Kuba telah menolak untuk menggunakan perusahaan keuangan yang tidak terkait dengan militernya, dan upaya Western Union untuk menemukan jalan keluar dari sanksi tersebut tidak berhasil.

John Kavulich, presiden Dewan Perdagangan dan Ekonomi AS-Kuba yang berbasis di New York, mengatakan bahwa meskipun Presiden terpilih AS Joe Biden diperkirakan akan menghapus batasan pengiriman uang tahun depan, kecil kemungkinan dia akan mengizinkan Western Union untuk menggunakan Fincimex untuk menghindari kemarahan kelompok bipartisan di Kongres.

Dan bahkan jika itu terjadi, Orozco memperingatkan tidak mudah untuk mencabut sanksi yang ada atau menerapkan perubahan semacam itu dengan cepat, menambahkan bahwa itu akan memakan waktu minimal enam bulan.

Andy Gomez, pensiunan profesor studi Kuba di Universitas Miami, mengatakan dia tidak percaya Kuba akan menjadi prioritas bagi Biden mengingat semua masalah domestik membebani agendanya.

“Menurut saya Kuba tidak ada dalam daftar,” katanya.

“Kepentingan nasional apa yang ada di Kuba yang berdampak positif di Amerika Serikat? Sama sekali tidak ada,” tegasnya.