Kelompok hak asasi manusia internasional, Clooney Foundation for Justice, pada Rabu (25/11) mengkritik pemerintah Thailand karena berupaya menghukum mereka yang menghina monarki.
"Tidak ada yang boleh ditangkap atau dipenjara hanya karena mengkritik pejabat publik atau sistem pemerintahan," kata pengacara HAM, Amal Clooney, seperti dikutip
Reuters. '
Sumber polisi mengungkap, sebanyak 15 pemimpin protes telah ditangkap dan didakwa dengan
lese majeste dalam aksi demo pada September dan Oktober, di mana mereka mengkritik perilaku, gaya hidup, dan pengeluaran kerajaan.
Federasi Internasional untuk HAM yang berbasis di Paris mengatakan, hukum
lese majeste tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi para pemimpin dan peserta protes pro-demokrasi.
Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah mengatakan kebebasan berekspresi tetap harus dilakukan dengan berhati-hati.
"Pemerintah berpikiran terbuka terhadap hak dan kebebasan meskipun banyak pendapat tidak hati-hati yang menyinggung mayoritas. Pemerintah harus menggunakan kewenangan resminya," ujar jurubicara pemerintah Rachada Dhnadirek.
Sejak Juli, Thailand dilanda gelombang protes di mana puluhan ribu pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, hingga amandemen konstitusi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komunitas internasional mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap aksi protes besar-besaran yang terjadi di Thailand selama kurang lebih empat bulan terakhir. 
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
