Dimuat
The Independent, resolusi yang disahkan pada Rabu (25/11) tersebut bersifat simbolis dan tidak berarti pemerintah Prancis akan mengakui Nagorno-Karabakh sebagai wilayah berdaulat.
Alih-alih, resolusi itu berfungsi sebagai pesan dukungan kepada komunitas Armenia yang besar di Prancis.
Meski begitu, resolusi itu nyatanya membuat geram Azerbaijan. Sejumlah orang melakukan aksi protes di depan kedutaan besar Prancis di Baku pada Kamis (26/11).
Sekretaris presiden, Hikmet Hajiyev juga mengecam resolusi tersebut dengan menyebutnya sebagai salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian konflik damai antara Armenia dan Azerbaijan.
Lebih lanjut, dilaporkan
Euronews, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan juga telah memanggil Dutabesar Prancis Zakari Gross.
"Dalam pertemuan tersebut, diberikan nota protes dari Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan kepada Dutabesar sehubungan dengan disahkannya resolusi pada 25 November tahun ini," demikian pernyataan kementerian.
Konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh beberapa waktu terakhir meletus pada 27 September yang membuat ratusan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi.
Saat ini keduanya tengah melakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: