Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia (EHRC) dalam pernyataannya pada Selasa (1/12) mendesak pihak berwenang melanjutkan layanan dasar kepada penduduk seperti akses kemanusiaan, kesehatan, telekomunikasi, air, listrik, dan sebagainya.
Selain itu, EHRC juga mendesak pemerintah untuk memfasilitasi relokasi warga yang mengungsi dan mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik sebuah terakhir.
Dimuat
Anadolu Agency, penyelidikan independen dan transparan juga diperlukan untuk dugaan kemungkinan pelanggaran berat hak asasi manusia di sana.
"EHRC sangat prihatin tidak ada kebijakan pemerintah atau kerangka hukum yang memaafkan etnis (Tigray)," tambah kelompok itu.
Konflik di Tigray meletus pada 4 November ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed menuding Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) telah menyerang pasukan federal.
Setelah pertempuran sengit selama tiga pekan, Abiy mengumumkan operasi melawan TPLF telah berakhir dan rekonstruksi di wilayah tersebut akan dilanjutkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.