Saat mengumumkan langkah tersebut pada Rabu (2/12), Mendagri Prancis Gerald Darmanin menuduh CCIF melakukan 'propaganda Islam' selama beberapa tahun. Tuduhan itu sendiri telah dibantah keras.
Cage yang berbasis di London mengatakan keputusan itu mengungkap kemunafikan negara Prancis yang 'kurang ajar' dalam mengadvokasi kebebasan berbicara sementara secara hukum menolak kebebasan Muslim untuk berbicara dan berorganisasi, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Jumat (4/12).
Cage adalah organisasi advokasi yang mengkampanyekan 'proses hukum, penegakan hukum, dan mengakhiri ketidakadilan Perang Melawan Teror'.
Dalam pernyataannya, mereka mengatakan Prancis tidak hanya melarang keberadaan CCIF, bahkan lebih jauh mereka memasukan stafnya ke dalam daftar hitam tanpa batas waktu, yang berarti mereka tidak dapat membentuk kelompok baru atau berbicara di depan umum.
Keputusan itu menyusul serangkaian penggerebekan di masjid, sekolah Islam, dan rumah.
Muhammad Rabbani, Direktur Pelaksana CAGE, mengatakan bahwa orang-orang yang terkait dengan CCIF telah diberangus sebagai upaya untuk melemahkan komunitas Muslim menyusul pengumuman Macron tentang 'Hukum Separatisme' yang baru untuk membatasi kerja amal Muslim dan kampanye politik."
Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Inggris (AOHR UK) juga mengutuk langkah pemerintah Prancis yang memulai inspeksi di masjid sebagai bagian dari kampanye melawan separatisme.
“Kebijakan pemerintah Prancis terhadap orang Arab dan Muslim sama dengan kebijakan ekstrim kanan, yang menyerukan penutupan masjid dan penerapan kontrol ketat terhadap Muslim, yang memicu permusuhan terhadap Muslim dan meningkatkan serangan terhadap Muslim," bunyi pernyataan AOHR UK pada Kamis (3/12).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: