Rencana Joe Biden Stop Pembangunan Tembok Perbatasan Tidak Akan Murah

Namun, keinginan Biden untuk menghentikan proyek tersebut agaknya tidak akan mudah dan murah.

Menurut data dari US Customs and Border Protection pada 27 November lalu, sepanjang 415 mil konstruksi dinding perbatasan telah selesai. Sekitar 353 di antaranya menggantikan dinding atau tembok penghalang tua yang sudah bobrok atau ambruk.

Di masa akhir pemerintahannya, Trump pun mendorong pembangunan agar secara keseluruhan tembok perbatasan yang dibangun bisa mencapai 450 mil akhir tahun ini.

Untuk diketahui, tembok perbatasan akan menjadi salah satu warisan abadi Presiden Donald Trump. Dia mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membangun penghalang tambahan di perbatasan barat daya. Dia bahkan sempat mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mengambil anggaran dari Departemen Pertahanan demi membayar pembangunan tembok, serta menentang Kongres.

Pemerintahan Trump pun mengesampingkan banyak undang-undang lingkungan dan kontrak untuk mempercepat pembangunan, serta mengajukan lusinan tuntutan hukum secara berurutan untuk merebut tanah pribadi di perbatasan.

Menurut seorang pejabat Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya, janji Biden untuk menghentikan pembangunan tembok tersebut menjadi buah bibir tersendiri di antara pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Mereka khawatir soal apa yang akan terjadi, terutama jika pendanaan dipotong.

Diperkirakan, jika Biden menjalankan janjinya tersebut, maka pemerintahannya akan dibebani dengan tuntutan hukum atas pendanaan tembok, menghadapi pertanyaan tentang pemeliharaan tembok penghalang yang dibangun selama empat tahun terakhir dan harus bersaing dengan tanah pribadi yang telah digusur untuk konstruksi tembok di masa depan.

"Presiden terpilih Biden akan mengakhiri apa yang disebut 'darurat nasional' Trump dan berhenti mencuri uang dari militer kami dan mengakhiri tuntutan hukum untuk merebut tanah dari orang Amerika yang tinggal di perbatasan," kata seorang juru bicara transisi Biden, seperti dikabarkan CNN.

Pada bulan Agustus lalu, Biden juga pernah menyatakan bahwa di masa kepemimpinannya nanti, tidak akan ada lagi tembok pembatasan yang dibangun.

Menurut sejumlah pakar, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengakhiri kontrak. Namun hal itu akan datang bersamaan dengan biaya mahal yang harus dibayar.

Jika kontrak diakhiri, mungkin ada kebutuhan untuk membayar biaya yang terkait dengan pembersihan, demobilisasi dan kemungkinan restorasi lahan untuk alasan keamanan dan lingkungan.

"Kontraktor akan mengharapkan penyelesaian yang menguntungkan. Hal terakhir yang diinginkan pemerintah adalah negosiasi yang panjang, berlarut-larut, dan sulit dengan kontraktor yang mengatakan mereka tidak bersalah," kata profesor hukum kontrak pemerintah di Universitas Baltimore, Charles Tiefer.

Sementara itu, juru bicara Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, Raini W.Brunson, dari 46 proyek infrastruktur pembatas perbatasan total yang sedang dilaksanakan oleh Korps Angkatan Darat dengan menggunakan dana Pentagon dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, 37 proyek sedang berlangsung, 8 proyek selesai, dan 1 proyek ditangguhkan karena menunggu resolusi protes.

"Sebagai aturan, klausul terminasi memungkinkan pemerintah menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak demi kenyamanannya. Namun, jika diakhiri demi kenyamanan, kontraktor berhak mengajukan permintaan biaya penyelesaian terminasi," kata Brunson.