Kerumunan yang sebagian besar diikuti wanita dan anak-anak, bernyanyi di pusat kota di ibu kota Kamerun, Yaounde, berharap perdamaian akan kembali ke negara bagian Afrika tengah itu.
Mumah Bih Yvonne dari Gerakan Perdamaian Wanita Kamerun mengatakan pelanggaran hak asasi manusia menjadi tak tertahankan, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak sebagai korban.
“Gencatan senjata yang sebenarnya harus diperhatikan. Gencatan senjata dan dialog di mana semua pemangku kepentingan akan diundang,†katanya seperti dikutip dari
VOA, Jumat (11/12).
Militer Kamerun telah memerangi Boko Haram, kelompok teroris Islam yang berbasis di Nigeria sejak 2016. Militer menuduh kelompok itu melakukan pembunuhan rutin, penculikan dan pembakaran masjid, gereja, pasar dan sekolah. Pertempuran itu telah membuat lebih dari 2 juta orang mengungsi dan lebih dari 7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa 3.000 orang telah tewas sementara 550 ribu lainnya mengungsi sejak pertempuran dengan separatis pecah pada 2016.
Dalam laporan tahun 2020, Human Rights Watch mengatakan baik kelompok bersenjata maupun pasukan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di seluruh Kamerun. Laporan tersebut mengatakan pasukan pemerintah dan separatis bersenjata bahkan telah membunuh, menyerang, atau menculik penyandang disabilitas.
Feka Parcibel, koordinator dari organisasi Hope for Vulnerables and Orphans mengatakan, pemberontak dan militer harus menjatuhkan senjata mereka jika mereka benar-benar ingin perdamaian kembali ke Kamerun. Dia mengatakan pertempuran itu telah merampas hak-hak ratusan ribu anak-anak mereka atas pendidikan. Feka juga mengatakan lusinan anak telah dibunuh karena pergi ke sekolah.
“Sudah empat tahun penderitaan. Pembunuhan tidak membawa solusi apa pun dan tidak akan membawa solusi apa pun. Kami lelah menangis, melarikan diri dari rumah, memasuki pekerjaan seks, kami lelah menjadi budak hanya untuk bertahan hidup. Jatuhkan senjatamu, akhiri pertumpahan darah,†katanya.
Feka mengatakan Kamerun harus mengatur apa yang disebutnya dialog nasional sejati dengan para pemimpin separatis untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia.
Sementara Marie Theres Abena Ondoua, menteri pemberdayaan perempuan Kamerun, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membawa perdamaian, tetapi para pejuang harus meletakkan senjata mereka.
Kamerun pernah mengadakan dialog nasional besar tahun lalu untuk menyelesaikan krisis negara, terutama krisis separatis Anglophone. Namun, pertempuran terus berlanjut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menurut PBB.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: